RRI.CO.ID, Banda Aceh – Upaya mitigasi, penanganan, dan pemulihan pascabencana di Aceh terus menunjukkan perkembangan signifikan seiring semakin kuatnya kolaborasi antara lembaga pendidikan, pemerintah daerah, serta masyarakat. 

Salah satu pihak yang berperan aktif dalam rangkaian penanganan tersebut adalah Satuan Tugas Kebencanaan Universitas Syiah Kuala (USK), yang dalam beberapa bulan terakhir memperluas cakupan kerja untuk memastikan proses rehabilitasi berjalan terarah dan berbasis riset ilmiah. 

Melalui pendekatan akademik yang sistematis, Satgas USK menegaskan komitmennya bahwa dukungan perguruan tinggi bukan hanya hadir saat bencana terjadi, tetapi juga dalam proses panjang pembangunan kembali daerah terdampak.

Dalam dialog khusus di Pro 1 RRI, Senin (26/1/2026), Ketua Program Studi Ilmu Kebencanaan USK, Prof. Dr. Muksin Umar, S.Si., M.Si., M.Phil, menjelaskan bahwa peran Satgas tidak terbatas pada respons cepat ketika bencana berlangsung, melainkan mencakup kerja strategis yang menekankan riset, kajian lapangan, serta pelibatan berbagai unsur akademisi.

 “Peran dan fungsi Satuan Tugas kami yaitu melaksanakan penelitian mendukung pembangunan sudah berjalan dan juga melibatkan beberapa akademisi kemudian juga melibatkan beberapa mahasiswa melalui program PKKM,” ujarnya. Menurutnya, mahasiswa menjadi bagian penting karena mereka mendapatkan pengalaman langsung di lapangan sekaligus berkontribusi dalam pengumpulan data dan analisis kebencanaan.

Tak hanya menjalankan penelitian, Prof. Muksin mengungkapkan bahwa Satgas USK juga terjun langsung membantu masyarakat yang terdampak banjir beberapa waktu lalu. Ia menuturkan bahwa tim melakukan pembersihan sumur-sumur warga yang sempat terkontaminasi air luapan banjir. Upaya ini dinilai sangat penting karena air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi segera untuk mencegah risiko kesehatan. 

“Selain itu kita juga melakukan pembersihan sumur masyarakat dari dampak banjir kemarin, dan untuk logistik juga kita telah mendirikan sekitar tujuh posko di seluruh kabupaten,” tambahnya. Posko tersebut tidak hanya menyediakan bantuan darurat, tetapi juga menjadi pusat koordinasi untuk pendataan kerusakan dan kebutuhan prioritas masyarakat.

Lebih lanjut, Prof. Muksin menekankan bahwa proses rekonstruksi pascabencana merupakan tahapan besar yang memerlukan sinergi erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan institusi pendidikan. 

Ia menjelaskan bahwa kewenangan utama rekonstruksi berada di tangan pemerintah pusat, sementara Satgas USK bertugas menyusun dokumen-dokumen teknis yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan kembali. 

“Berbicara masalah rekonstruksi ini kan langsung ditangani oleh pemerintah pusat, jadi tugas kita di sini adalah menyusun dokumen rekonstruksi bagaimana dilakukan itu, mengikuti dokumen yang diharapkan oleh pemerintah. Itu berjalan bersama antara pemerintah dan instansi terkait,” tutupnya.