BNPB: Jaringan Komunikasi 15 Kabupaten/Kota Aceh Mulai Pulih

KBRN, Aceh Besar: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto melaporkan perkembangan jaringan komunikasi di wilayah terdampak bencana kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas penanggulangan bencana Sumatera yang digelar di Posko Terpadu Penanganan Bencana Alam Aceh, Pangkalan Udara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Minggu (7/12/2025) malam.

Dalam laporannya yang turut disiarkan secara live di RRI Banda Aceh, Suharyanto menyebutkan bahwa jaringan telekomunikasi di sebagian besar wilayah Aceh yang terdampak banjir dan longsor telah menunjukkan pemulihan signifikan.

“Dari 18 kabupaten/kota yang terdampak di Provinsi Aceh, 15 sudah mulai pulih,” kata Suharyanto kepada Presiden.

Meski demikian, masih terdapat lima kabupaten yang belum sepenuhnya pulih dan saat ini mengandalkan jaringan internet berbasis Wi-Fi Starlink untuk komunikasi darurat, yaitu, Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Tenggara, Gayo Lues dan Aceh Tamiang.

“Ini secara berangsur-angsur akan kita normalkan sehingga masyarakat bisa berkomunikasi keluar. Tidak ada lagi yang sama sekali tidak bisa berkomunikasi karena sudah kita dorong internet Starlink dari berbagai kementerian, lembaga, dan masyarakat,” jelasnya.

Suharyanto menambahkan bahwa meskipun sejumlah gampong belum bisa ditembus jalur darat, layanan Wi-Fi terbatas sudah dapat diakses di titik-titik tertentu.

“Kampung-kampung yang sekian ratus masih belum tembus darat sudah bisa Wi-Fi terbatas, Pak Presiden,” ungkapnya.

Ia menyebutkan bahwa kantor-kantor pemerintah menjadi pusat kegiatan masyarakat untuk mendapatkan sinyal maupun bantuan kebutuhan dasar.

“Kantor-kantor kodim, kantor bupati, kantor pemerintah menjadi tempat berkumpulnya masyarakat. Di samping mendapatkan logistik, mereka juga mendapatkan sinyal,” ujarnya.

Dalam rapat terbatas tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemulihan jaringan komunikasi merupakan elemen penting dalam mempercepat distribusi bantuan, koordinasi lapangan, dan akses informasi bagi masyarakat terdampak.