IKAL Lemhannas Aceh Gelar Ngopi Kebangsaan, Bahas Percepatan Rehab-Rekon

RRI.CO.ID, Banda Aceh – Ikatan Alumni Lembaga Ketahanan Nasional (IKAL Lemhannas) Aceh menggelar Ngopi Kebangsaan di Banda Aceh, Sabtu 12 September 2026, dengan tema “Akselerasi Rekonstruksi Aceh Pasca Bencana Hidrometeorologi”. Kegiatan ini mendorong penguatan sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pascabencana hidrometeorologi 2025 lalu.

Ketua DPD IKAL Lemhannas Aceh, Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA, mengatakan kegiatan tersebut menjadi ruang untuk menghimpun berbagai pandangan dari pemerintah, aparat penegak hukum, TNI, kepolisian, serta pemangku kepentingan lainnya.

Menurutnya, hasil pembahasan dalam forum tersebut akan menjadi bahan referensi dalam mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh.

“DPD IKAL akan senantiasa melakukan sinergitas dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan, pihak yang terlibat, dan pihak yang bertanggung jawab. Pemerintah Aceh pasti menjadi leading dalam konteks ini,” ujar Syahrizal.

Ia menyebutkan, kolaborasi akan melibatkan Pemerintah Aceh, kepolisian, kejaksaan, Kodam Iskandar Muda, serta instansi vertikal dan pemerintah daerah.

IKAL Lemhannas Aceh juga berencana menindaklanjuti pertemuan tersebut melalui sejumlah agenda bersama dengan pemangku kepentingan. Bahkan, kata Syahrizal, peluang penyusunan nota kesepahaman atau MoU akan dibahas sebagai bentuk penguatan kerja sama.

“Bagaimana kontribusi alumni IKAL Aceh memberikan pikiran-pikiran yang output-nya adalah rekomendasi, dan itu menjadi referensi bagi rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh,” katanya.

Syahrizal juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi dalam proses pemulihan pascabencana. Masyarakat, kata dia, perlu mendapatkan informasi mengenai program yang telah selesai, sedang berjalan, maupun yang belum dilaksanakan.

Ia menilai keterbukaan tersebut penting untuk mencegah kesenjangan informasi antara masyarakat dengan pengambil kebijakan.

“Peran DPD adalah menjembatani, bridging, dalam dua komponen: masyarakat dan pengambil kebijakan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Tim Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR), Imran, mengatakan pemerintah telah melakukan berbagai upaya penanganan pascabencana, baik melalui pemerintah pusat, Pemerintah Aceh maupun pemerintah kabupaten/kota terdampak.

Namun, ia mengakui masih terdapat sejumlah persoalan dalam pelaksanaannya, seperti keterlambatan, kesenjangan dan ketertinggalan pada beberapa sektor.

“Kita harus akui juga ada yang miss, ada yang mengalami keterlambatan, ada gap, ada lag. Itu harus kita pahami betul karena kita bukan bekerja normal. Kita bekerja itu darurat, di tengah bencana,” kata Imran.

Ia menjelaskan, Satgas PRR terus memantau perkembangan pemulihan di 18 kabupaten/kota terdampak. Evaluasi dilakukan secara berkala, termasuk terhadap serapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan penanganan bencana.

Pemantauan juga mencakup infrastruktur strategis, sosial dan kritikal, seperti normalisasi sungai, perbaikan jembatan, serta pemulihan infrastruktur kesehatan dan pendidikan.

Selain itu, Satgas PRR memberikan perhatian terhadap pemulihan lahan sawah yang terdampak bencana. Pemulihan sektor pertanian dinilai penting untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat sekaligus membantu mencegah inflasi.

Imran juga menekankan pentingnya keberadaan posko Satgas di daerah agar koordinasi, komunikasi dan penerapan satu data dapat berjalan lebih efektif, termasuk dalam menampung aspirasi serta pengaduan masyarakat.

“Kita berharap sampai dengan masa berakhirnya rehabilitasi dan rekonstruksi ini bisa berjalan dengan baik, dan target-target yang sudah ditetapkan pemerintah melalui rencana induk bisa terealisasi dengan baik,” ujarnya.

Pertemuan Ngopi Kebangsaan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat Aceh yang merupakan alumni Lemhannas, di antaranya Kapolda Aceh, Kasdam Iskandar Muda, Sekda Aceh, serta sejumlah pejabat lainnya.

Kegiatan Ngopi Kebangsaan DPD IKAL Lemhannas Aceh tersebut direncanakan menjadi agenda rutin untuk membahas berbagai persoalan strategis daerah, khususnya perkembangan dan evaluasi proses pemulihan Aceh pascabencana.