RRI.CO.ID, Banda Aceh – Pemerintah menyatakan proses rehabilitasi sejumlah akses jalan dan jembatan di wilayah Aceh yang terdampak bencana hidrometeorologi tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Beberapa jembatan bahkan diperkirakan membutuhkan waktu pembangunan hingga tiga tahun karena tingkat kerumitan konstruksi.

Kepala Posko Wilayah Aceh Satuan Tugas Pemulihan dan Rehabilitasi (Satgas PRR) Sumatra yang juga Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal ZA, mengatakan kerusakan infrastruktur tidak hanya terjadi di kawasan Enang-Enang yang sempat menjadi sorotan publik, tetapi juga tersebar di 19 kabupaten/kota terdampak, termasuk wilayah tengah Aceh seperti Gayo Lues, Aceh Tengah, Bener Meriah, hingga Aceh Tenggara.

Safrizal menjelaskan, salah satu titik yang masih memerlukan penanganan serius adalah jalur Lokop. Menurutnya, ruas jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh itu kini sedang diperbaiki dengan dukungan Kementerian Pekerjaan Umum.

"Jalur Lokop sedang dikerjakan oleh pemerintah provinsi dibantu Kementerian Pekerjaan Umum. Sebelumnya sudah pernah dibangun jembatan darurat, namun kembali rusak akibat banjir berikutnya sehingga harus ditangani kembali," ujarnya.

Selain Lokop, jalur di Kecamatan Linge juga menjadi perhatian karena beberapa kali mengalami kerusakan akibat banjir. Di lokasi tersebut, TNI masih terus membangun jembatan sementara untuk menjaga konektivitas masyarakat.

Safrizal mengungkapkan, hingga saat ini Satuan Tugas Jembatan TNI telah menyelesaikan hampir 172 unit jembatan yang terdiri atas berbagai jenis konstruksi. Selain itu, masih terdapat sejumlah jembatan yang sedang dalam proses pembangunan, baik tipe Bailey, Armco maupun jembatan perintis.

Ia menambahkan, pembangunan jembatan perintis sejatinya telah menjadi program prioritas nasional sebelum bencana terjadi. Karena itu, program tersebut kini disinergikan dengan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Menurut Safrizal, perbedaan tingkat kerusakan dan kompleksitas konstruksi menyebabkan durasi pembangunan setiap jembatan tidak sama. Ada jembatan yang dapat diselesaikan dalam enam bulan, satu tahun, hingga tiga tahun.

"Kenapa ada pekerjaan yang sampai tiga tahun? Karena kompleksitas konstruksinya. Tidak mungkin seluruh pekerjaan diselesaikan hanya dalam satu tahun anggaran," katanya.

Ia mencontohkan pembangunan Jembatan Krueng Tingkeum di kawasan Kuta Blang yang semula ditargetkan selesai pada Juli 2026, namun mengalami penyesuaian jadwal hingga September 2026.

Keterlambatan tersebut, lanjut Safrizal, bukan disebabkan kendala teknis di lapangan, melainkan penyesuaian regulasi terkait mekanisme pembangunan infrastruktur permanen pada masa transisi dari tanggap darurat menuju rehabilitasi dan rekonstruksi.

"Setelah ada penyesuaian regulasi, pekerjaan permanen dapat dilanjutkan. Saat ini progresnya sudah memasuki tahap pemasangan blok-blok konstruksi dan diproyeksikan selesai pada awal September," ujarnya.

Pemerintah berharap percepatan rehabilitasi jalan dan jembatan dapat memulihkan akses transportasi masyarakat di seluruh wilayah terdampak, sekaligus mendukung pemulihan ekonomi dan aktivitas sosial pascabencana di Aceh.