KBRN, Aceh Besar: Dampak banjir dan longsor yang melanda 18 kabupaten/kota di Aceh memunculkan kebutuhan rehabilitasi permukiman dalam skala besar. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruar Siarait menyatakan, berdasarkan data dari BNPB total kerusakan rumah di Aceh mencapai 37.546 unit.

Dalam rapat terbatas penanggulangan bencana Sumatera yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Minggu (7/12/2025) malam, Maruar menjelaskan, data yang diterima kementeriannya dari pemerintah daerah memiliki komposisi kerusakan yang sedikit berbeda dengan laporan BNPB, namun perbedaan tersebut tidak menjadi hambatan dalam pengambilan kebijakan.

Dalam pemaparannya kepada Presiden, Maruar menyampaikan bahwa pihaknya telah menggunakan sistem pendataan dan rekonstruksi berbasis teknologi RISA, yang selama ini digunakan bersama BNPB di berbagai lokasi bencana nasional, seperti Semeru, Cianjur, Bolmong Selatan, hingga Agam.

Namun, ia menekankan bahwa skala kerusakan kali ini jauh lebih besar dibanding bencana-bencana sebelumnya.

“Ini yang paling besar. Selama ini kebutuhan kita tidak pernah sampai puluhan ribu unit seperti ini,” ujar Maruar dalam rapat terbatas yang juga turut disiarkan secara live di RRI Banda Aceh.

Karena kebutuhan pembangunan hunian tetap (huntap) sangat tinggi, Maruar membuka opsi penggunaan teknologi prefab, sebagaimana telah digunakan dalam beberapa proyek nasional.

“Kalau huntap perlu pakai prefab, tidak ada masalah. Banyak gedung besar memakai prefab. Kita bisa percepat prosesnya,” katanya.

Maruar menyampaikan bahwa kementeriannya membutuhkan data akurat untuk segera memesan material dan modul hunian tetap dalam jumlah besar. Ia mengungkapkan bahwa kapasitas supplier lama tidak mampu memenuhi kebutuhan skala bencana Aceh.

“Saya sudah kontak supplier, kapasitas mereka tidak sanggup. Kami harus mencari tambahan. Tadi malam kami dibantu Pak Andre dari Sumatera Barat untuk menghubungkan dengan Semen Indonesia yang memiliki produk baru,” ujarnya.

Pertemuan lanjutan dengan pihak BUMN tersebut dijadwalkan dilakukan malam itu juga untuk memastikan kesiapan pasokan.

Maruar menegaskan bahwa rekonstruksi rumah warga di Aceh akan menjadi salah satu operasi perumahan terbesar dalam penanganan bencana nasional. Kementerian menunggu finalisasi data untuk memastikan jumlah pesanan tepat, tidak berlebih maupun kekurangan.

“Kami butuh angka tepat agar pesanannya pas. Karena selama ini tidak pernah sampai ribuan, apalagi puluhan ribu seperti sekarang,” kata Maruar.

Pemerintah pusat memastikan pembangunan hunian sementara ditangani oleh BNPB, sementara hunian tetap akan dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan bersama pemerintah daerah, memprioritaskan keluarga terdampak paling parah.