RRI.CO.ID, Banda Aceh - Pemerintah Kota Banda Aceh, menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja, dan Dengan Tujuan Tertentu (DTT) Kepatuhan Semester II 2025, dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Aceh. Laporan terkait upaya pemerintah daerah dalam penuntasan penyakit Tuberkulosis (TBC) tersebut, diterima langsung oleh Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal dan Ketua DPRK Irwansyah, dari Kepala BPK Perwakilan Aceh Andri Yogama, di Aula Kantor BPK setempat, pada Jum’at (30/1/2026).

Kepala BPK Perwakilan Aceh, Andri Yogama mengatakan, pemeriksaan yang dilakukan pihaknya merupakan tematik nasional, terkait upaya pemerintah daerah dalam penuntasan TBC di Banda Aceh, serta kegiatan sarana dan prasarana pendikan di Pidie dan Nagan Raya.

“Mengapa penuntasan penyakit TBC ini penting, karena sekarang Indonesia berada di urutan kedua dunia setelah India. Penambahan kasusnya mencapai satu juta per tahun dengan jumlah kematian lebih dari 125 ribu orang per tahun. Untuk Banda Aceh, ada sejumlah temuan, yakni upaya penemuan kasus via skrinning belum optimal, kemudian vaksin dan terapi pencegahan juga masih di bawah target kemenkes. Selanjutnya, LHP yang telah diserahkan wajib ditindaklanjuti selambat-lambatnya 60 hari ke depan kepada BPK,” jelasnya.

Sementara Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal menegaskan komitmen Pemko Banda Aceh dengan Rencana Aksi (Action Plan), sebagai Tindak Lanjut Rekomendasi BPK. Pihaknya telah menyusun Rencana Aksi atau Action Plan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK secara sistematis, terukur, dan berbasis waktu pelaksanaan yang jelas.

“Penuntasan TBC kami tetapkan sebagai prioritas pembangunan kesehatan daerah, karena menyangkut kualitas hidup dan masa depan masyarakat Kota Banda Aceh. Pemerintah kota juga akan menetapkan Peraturan Wali Kota serta menyempurnakan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan TBC. Target orang terduga TBC tahun 2025 akan direvisi dan diselaraskan dengan target nasional,” ujar Illiza.

Adapun menurutnya penuntasan TBC juga akan dimasukkan sebagai prioritas dalam RPJMK, serta Renstra Dinas Kesehatan, dan memastikan agar program ini menjadi prioritas dalam penganggaran daerah.