RRI.CO.ID, Aceh Besar - Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh Besar, bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kabupaten setempat terus mendorong penguatan kualitas, dan tata kelola data daerah melalui Focus Group Discussion (FGD), sosialisasi Standar Pelayanan Statistik Terpadu (PST), serta pendampingan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS), di Kantor BPS Aceh Besar, pada Selasa, 28 April 2026.

Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam membangun kesamaan persepsi, sekaligus memperkuat sinergi lintas instansi guna mewujudkan statistik sektoral yang akurat, terintegrasi, dan berkelanjutan. Forum tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Bappeda Aceh Besar, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Komunikasi dan Informatika, Baitul Mal Aceh Besar, akademisi ISBI Aceh, hingga unsur masyarakat sipil seperti GERAK Aceh Besar.

Adapun dalam forum ini, peserta mendapatkan pemaparan terkait standar pelayanan PST, mekanisme permintaan dan konsultasi data, serta pendampingan teknis EPSS, sebagai instrumen evaluasi kualitas penyelenggaraan statistik sectoral, di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

Kepala BPS Aceh Besar, Rudi Hermanto menegaskan bahwa kualitas data menjadi fondasi utama dalam mendukung perencanaan dan pengambilan kebijakan berbasis bukti (Evidence-based policy). Ia juga menekankan komitmen BPS dalam meningkatkan kualitas layanan statistik public, melalui implementasi PST sebagai pintu utama pelayanan data.

“Data yang akurat menjadi dasar dalam menghasilkan informasi yang dapat dipercaya. Tanpa dukungan data yang berkualitas, kebijakan berpotensi tidak tepat sasaran. Karena itu, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menjaga kualitas statistic. Kami berkomitmen menghadirkan layanan statistik yang mudah diakses, cepat, dan transparan. Kami juga terbuka terhadap kritik dan masukan sebagai bagian dari perbaikan berkelanjutan,” katanya.

Sementara itu perwakilan Bappeda Aceh Besar, Susi menilai inovasi layanan digital yang dikembangkan BPS merupakan langkah progresif dalam mendukung pengelolaan data daerah.

“Fitur one sign access menjadi evolusi layanan yang memudahkan akses data secara lebih rinci. Jika dimanfaatkan optimal, data yang tersaji secara berkelanjutan dapat menjadi acuan strategis dalam memetakan kondisi pembangunan daerah,” ujarnya.

Perwakilan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Aceh Besar, Irwansyah juga menyoroti pentingnya penyajian data yang lebih detail, khususnya di sektor ketenagakerjaan. Kemudahan akses data dari BPS sangat membantu berbagai kebutuhan, baik untuk penelitian maupun perumusan kebijakan. Pihaknya berharap data pengangguran dapat disajikan lebih rinci, agar program pemerintah lebih tepat sasaran.

Seluruh peserta FGD pada sesi penutupan, menandatangani pakta komitmen sebagai bentuk keseriusan bersama, dalam memperkuat sistem statistik daerah yang terintegrasi dan berkelanjutan.