RRI.CO.ID, Aceh Besar - Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, diminta untuk terus memperkuat intervensi pangan dalam rangka mewujudkan kemandirian pangan daerah, sekaligus berdampak pada ketahanan pangan nasional. Hal itu sebagaimana harapan Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi, secara virtual dari Kantor Bupati Aceh Besar, Kota Jantho, pada Senin, 13 April 2026.

Rapat tersebut dirangkai dengan evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam program 3 juta rumah serta sosialisasi penyelenggaraan jaminan produk halal. Rakor diikuti Kepala Dinas Pangan Aceh Besar, Alyadi beserta unsur Forkopimda dan anggota PPID Aceh Besar.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono menyampaikan bahwa komoditas harga bergejolak masih menjadi penyumbang utama inflasi pada momen lebaran 2026. Komoditas tersebut meliputi daging ayam ras, beras, telur ayam ras, dan cabai rawit yang mengalami kenaikan harga di sebagian besar kabupaten/kota.

Selain itu, inflasi juga terjadi di wilayah destinasi tujuan mudik. Komoditas penyumbang inflasi terbesar di daerah tersebut antara lain daging ayam ras, beras, angkutan antarkota, bensin, minyak goreng, serta telur ayam ras.

“Sementara itu, perkembangan Indeks Perkembangan Harga (IPH) minggu kedua April 2026 menunjukkan 22 provinsi mengalami kenaikan IPH, sedangkan 16 provinsi mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan IPH didominasi oleh komoditas cabai rawit, bawang merah, dan cabai merah,” jelasnya.

Sekjen Kemendagri, Tomsi Tohir menekankan kepada seluruh kepala daerah agar terus melakukan upaya maksimal dalam pengendalian inflasi, khususnya melalui penguatan peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), pemantauan harga, serta intervensi cepat terhadap komoditas penyumbang inflasi.

Sementara itu, Badan Pangan Nasional menyatakan ketersediaan pangan secara nasional tahun 2026 diproyeksikan aman, meskipun tetap diperlukan penguatan distribusi dan pengendalian harga di tingkat daerah. Melalui rakor ini, pemerintah mendorong sinergi pusat dan daerah agar pengendalian inflasi semakin efektif, sekaligus memastikan stabilitas harga pangan dan daya beli masyarakat tetap terjaga.