Wakil Menteri Sosial Dorong Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat Pekalongan

RRI.CO.ID, Jakarta - Wakil Menteri Sosial (Wamensos), Agus Jabo Priyono menegaskan Sekolah Rakyat menjadi jembatan emas bagi anak-anak dari keluarga miskin, untuk meraih cita-cita dan memutus transmisi kemiskinan antargenerasi. Untuk itu, pihaknya mendorong pembangunan Sekolah Rakyat di Pekalongan.

Melalui pendidikan berasrama, anak-anak mendapat kesempatan mengembangkan potensi dan membangun masa depan tanpa terhalang kondisi ekonomi keluarga. Program ini diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga miskin yang masuk desil 1 dan 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Anak-anak dari keluarga miskin yang sudah gelap harapannya, sekarang (di Sekolah Rakyat) pengen jadi dokter, tentara, ingin jadi polisi, ada jalannya. Jadi Sekolah Rakyat ini betul-betul jembatan emas mereka membangun harapan baru,” kata Agus Jabo saat menerima audiensi Plt Bupati Pekalongan Sukirman di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta Pusat, pada Selasa, 29 September 2026.

Agus Jabo menjelaskan, penentuan calon siswa dilakukan melalui verifikasi langsung ke rumah untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi keluarga berdasarkan DTSEN. Hasil verifikasi kemudian dibahas di tingkat kabupaten sebelum daftar calon siswa ditetapkan oleh bupati dan disampaikan kepada Menteri Sosial.

Selain pembelajaran formal, Sekolah Rakyat memberikan pendidikan karakter dan fasilitas yang memadai bagi siswa dari keluarga prasejahtera. Menurutnya, pengentasan kemiskinan perlu dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya melalui pendidikan anak, tetapi juga dengan memperbaiki kondisi tempat tinggal dan memperkuat ekonomi keluarga.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat permanen di berbagai daerah untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin. Agus Jabo menyebut pembangunan sekolah permanen terus dikebut agar semakin banyak daerah dapat bergabung dalam program tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Plt. Bupati Pekalongan, Sukirman menyampaikan kesiapan pemerintah daerah menyediakan lahan seluas 8,1 hektare berstatus hak pakai untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni.

“Sekolah Rakyat itu di Kedungwungi, itu kecamatan strategis karena kecamatan kedua terbesar setelah Kajen dengan pusat pertumbuhan ekonomi yang cukup lumayan dan tingkat mobilitas warga juga sangat tinggi,” kata Sukirman.

Pemerintah Kabupaten Pekalongan juga menyatakan siap memenuhi persyaratan administrasi yang diperlukan. Pemerintah daerah berharap pembangunan Sekolah Rakyat di Pekalongan dapat terealisasi pada 2027.

Sebagai informasi, berdasarkan data BPS 2026, angka kemiskinan Kabupaten Pekalongan pada 2025 mencapai 8,05 persen, dengan kemiskinan ekstrem 1.030 jiwa. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercatat 72,71 masih di bawah capaian Jawa Tengah (74,77) dan nasional (75,90). IPM dengan nilai tersebut dipengaruhi salah satunya oleh pendidikan anak-anak usia sekolah.

Menurut data Pusdatin Kemendikdasmen, tantangan pendidikan juga terlihat dari jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) yang mencapai 14.558 anak per 6 September 2026, sementara rata-rata lama sekolah pada 2025 baru 7,50 tahun. Kondisi ini memperkuat pentingnya perluasan akses pendidikan melalui program Sekolah Rakyat.