Realisasi Tambahan TKD Aceh Capai 30,16 Persen, Naik Rp41,16 Miliar dalam Sepekan

RRI.CO.ID, Banda Aceh -Realisasi tambahan Transfer ke Daerah (TKD) untuk penanganan dampak bencana hidrometeorologi di Aceh mencapai Rp498,25 miliar atau 30,16 persen dari pagu Rp1,652 triliun per Jumat 25 September 2026. Penyerapan tersebut terus didorong agar kegiatan pemulihan semakin cepat dirasakan masyarakat terdampak.

Dalam sepekan, realisasi bertambah Rp41,16 miliar atau 2,49 poin persentase dibandingkan posisi 18 September 2026. Saat itu, realisasi tercatat Rp457,08 miliar atau 27,67 persen dari total pagu.

Juru Bicara Pemerintah Aceh Nurlis Effendi mengatakan peningkatan tersebut ditopang oleh akselerasi belanja di tingkat kabupaten/kota dan satuan kerja perangkat Aceh. Perkembangannya dilaporkan secara rutin kepada Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian.

“Seluruh perkembangan penanganan pascabencana wajib dibuka secara terang benderang ke hadapan publik, termasuk transparansi pergerakan rupiah anggarannya,” kata Nurlis di Banda Aceh, Sabtu 26 September 2026.

Di tingkat kabupaten/kota, realisasi gabungan 14 daerah meningkat Rp35,78 miliar dalam tujuh hari. Penyerapan naik dari Rp217,62 miliar atau 26,31 persen menjadi Rp253,41 miliar atau 30,63 persen dari pagu Rp827,26 miliar.

Banda Aceh mencatat tambahan realisasi nominal terbesar, yakni Rp14,28 miliar, sehingga total penyerapannya mencapai Rp72,41 miliar atau 41,91 persen. Aceh Tamiang membukukan kenaikan persentase tertinggi sebesar 18,63 poin, dari 27,73 persen menjadi 46,36 persen. Kenaikan juga tercatat di Langsa, Lhokseumawe, Sabang, Aceh Singkil, Subulussalam, dan Gayo Lues.

Enam daerah belum mencatat tambahan realisasi selama periode 18–25 September 2026, yaitu Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Tenggara, dan Nagan Raya. Aceh Selatan tetap mencatat tingkat serapan tertinggi sebesar 65,32 persen, sedangkan Nagan Raya dengan realisasi 2,69 persen menjadi salah satu daerah yang membutuhkan percepatan lebih kuat.

Pada tingkat Pemerintah Aceh, realisasi bertambah Rp5,38 miliar menjadi Rp244,84 miliar atau 29,68 persen dari pagu Rp824,82 miliar. Dari 14 perangkat daerah pengampu, kenaikan tercatat pada Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Badan Penanggulangan Bencana Aceh.

Nurlis menjelaskan realisasi keuangan yang belum bergerak tidak selalu menandakan pekerjaan lapangan terhenti. Sejumlah kegiatan masih berada pada tahap pelaksanaan fisik sehingga pembayarannya baru dapat dicatat setelah pekerjaan memenuhi termin dan persyaratan sesuai ketentuan.

Sementara itu, realisasi program bantuan pendidikan bagi mahasiswa terdampak bencana di BPSDM Aceh masih menunggu penyelesaian dokumen penerima. Verifikasi lapangan telah dilakukan di 18 kabupaten/kota, tetapi masih terdapat penerima yang belum melengkapi berkas administrasi dan nomor rekening. Pemerintah Aceh terus melakukan langkah jemput bola agar bantuan dapat segera disalurkan setelah seluruh persyaratan terpenuhi.

Pemerintah Aceh akan melanjutkan publikasi berkala melalui portal P2K-APBA sebagai bagian dari pengawasan terbuka. “Setiap rupiah dana bencana hidrometeorologi ini harus benar-benar sampai dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat Aceh,” kata Nurlis.