Pengamat: Aceh Belum Mandiri Fiskal

RRI.CO.ID, Banda Aceh – Pengamat ekonomi, Dr. Amri, S.E., M.Si menilai capaian pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia selama lebih dari tiga dekade masih belum optimal, dengan sebagian besar daerah masih bergantung pada pemerintah pusat, termasuk Provinsi Aceh.

Hal tersebut disampaikan Amri dalam perbincangan bersama RRI Banda Aceh, Selasa 28 April 2026, saat membahas kemandirian daerah dalam kerangka otonomi daerah. Menurutnya, dari 38 provinsi di Indonesia, hanya segelintir daerah yang dinilai telah mandiri secara fiskal dan mampu mengelola pemerintahan secara optimal.

“Kalau kita lihat secara objektif, baru beberapa daerah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur yang relatif mandiri. Selebihnya masih sangat bergantung pada pemerintah pusat,” ujarnya.

Amri menjelaskan, secara konsep otonomi daerah seharusnya memberikan kewenangan luas bagi daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Namun dalam praktiknya, kewenangan tersebut dinilai belum sepenuhnya berjalan ideal.

Ia menambahkan, ketergantungan fiskal daerah terhadap pusat masih tinggi. Berdasarkan analisisnya, pendapatan asli daerah (PAD) Aceh bahkan belum mencapai 25 persen dari total anggaran.

“PAD Aceh masih sekitar 24,5 persen, sementara lebih dari 75 persen masih bergantung pada dana transfer pusat. Ini menunjukkan kemandirian fiskal kita masih rendah,” kata Amri.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat daerah akan mengalami kesulitan apabila terjadi pengurangan atau penghentian transfer dana dari pemerintah pusat. “Kalau transfer pusat terhenti, pemerintah daerah bisa kesulitan menjalankan roda pemerintahan. Karena itu, ketergantungan ini masih menjadi persoalan serius,” katanya.

Meski demikian, Amri menilai dukungan dari pemerintah pusat tetap diperlukan, terutama untuk daerah seperti Aceh yang masih dalam tahap penguatan ekonomi dan pembangunan.

Ia juga menyoroti pentingnya peran pemerintah pusat dalam membantu daerah menghadapi berbagai tantangan, termasuk bencana. Menurutnya, kondisi geografis dan kerentanan bencana di Aceh membutuhkan dukungan anggaran yang besar.

“Daerah seperti Aceh masih membutuhkan dukungan dana dari pusat, apalagi dalam menghadapi bencana yang dampaknya bisa sangat luas,” ujarnya.

Amri berharap ke depan seluruh pemangku kepentingan dapat bekerja sama untuk memperkuat pelaksanaan otonomi daerah agar lebih efektif, sekaligus mendorong peningkatan kemandirian fiskal daerah secara bertahap.