KBRN, Banda Aceh: Perekonomian Aceh pada Triwulan III tahun 2025 tetap tumbuh positif meski berada di tengah berbagai tantangan, termasuk bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah Aceh pada akhir November lalu. Pertumbuhan ekonomi Aceh tercatat sebesar 4,46 persen.

Hal tersebut disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Agus Chusaini, dalam perbincangan bersama RRI Banda Aceh, Senin (22/12/2025).

“Secara umum, perekonomian Aceh pada Triwulan III 2025 tetap tumbuh dengan baik di angka 4,46 persen. Memang masih di bawah rata-rata Sumatera dan nasional, namun trennya relatif stabil,” ujar Agus.

Ia menjelaskan, meskipun pertumbuhan ekonomi Aceh belum menembus angka psikologis lima persen, Bank Indonesia tetap optimistis kinerja ekonomi daerah dapat membaik ke depan, terutama jika dampak bencana dapat segera tertangani.

Agus membandingkan kondisi tersebut dengan tahun 2024, di mana pertumbuhan ekonomi Aceh relatif lebih tinggi karena didorong oleh sejumlah faktor, seperti Pemilu, pelaksanaan PON, serta keberadaan Proyek Strategis Nasional (PSN), termasuk pembangunan bendungan dan jalan tol.

“Pada 2025, beberapa faktor pendorong tersebut sudah tidak ada lagi, ditambah adanya kebijakan efisiensi anggaran, sehingga ada tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.

Meski demikian, Agus menilai penurunan pertumbuhan ekonomi Aceh pada 2025 tidak terlalu signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 4,66 persen. Ia menegaskan, konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Aceh.

“Dari sisi pengeluaran PDRB, konsumsi masyarakat masih menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Aceh,” katanya.

Sementara itu, dari sisi investasi, Agus mengakui masih terdapat tantangan, terutama berkurangnya belanja pemerintah yang sebelumnya didorong oleh PSN. Kondisi ini diperparah dengan dampak bencana hidrometeorologi yang turut memengaruhi aktivitas ekonomi di sejumlah daerah.

Ke depan, Bank Indonesia mendorong peningkatan investasi swasta untuk menggantikan peran belanja pemerintah, baik dari APBN maupun APBD.

“Ini menjadi tantangan bersama. Perlu kesiapan semua pihak agar investasi swasta yang masuk ke Aceh bisa berjalan lancar dan berkelanjutan,” pungkasnya.