KBRN, Banda Aceh: Kebijakan fiskal dalam bentuk Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), selaras dengan tujuan pembangunan nasional diharapkan dapat tercapai dengan baik, di seluruh wilayah Indonesia.

Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II, Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Aceh, Mahpud Sujai mengungkapkan sinkronisasi kebijakan fiskal tersebut, perlu dilakukan secara terstruktur agar semua wilayah di Indonesia dapat maju dan berkembang secara merata.

“Undang-undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD) menjadi salah satu tonggak penyempurnaan desentralisasi fiskal agar lebih seimbang, adil dan dapat dirasakan manfaatnya di seluruh wilayah Indonesia,” jelasnya kepada RRI pada Rabu (30/4/2025).

Mahpud Sujai menambahkan, penyusunan APBD berpedoman pada Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun oleh pemerintah daerah masing-masing. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah.

Penyelarasan tersebut harus dilakukan dengan menguji kesesuaian antara target kinerja makro, program prioritas, arah kebijakan fiskal, pemenuhan belanja wajib, dan aspek penilaian lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan kebijakan, yang tercantum dalam rancangan KUA dan rancangan PPAS yang disusun oleh Pemerintah daerah, terhadap substansi dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) tahun berkenaan.

Program antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu penyelarasan kebijakan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) yang menjadi landasan penyusunan APBN dengan KUA PPAS, yang mejadi landasan penyusunan APBD. Adapun dengan adanya upaya ini dapat mendorong pembangunan ekonomi secara efektif serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.