RRI.CO.ID, Aceh Besar - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar, menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dengan Persatuan Pengusaha Rokok Indonesia (PPRI), dalam mendorong budidaya tembakau sebagai salah satu sektor yang dapat meningkatkan kesejahteraan petani, dan menggerakkan perekonomian daerah. Komitmen tersebut disampaikan dalam audiensi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persatuan Pengusaha Rokok Indonesia (PPRI), bersama Pemerintah Aceh Besar yang berlangsung, di Auditorium Malahayati Puslatbang KHAN LAN RI, pada Sabtu, 27 Juni 2026.

Bupati Aceh Besar, Muharram Idris menyatakan pemerintah daerah terbuka terhadap seluruh bentuk investasi dan kerja sama, yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Aceh Besar memiliki luas wilayah sekitar 3.000 Kilometer persegi, dengan sebagian besar merupakan kawasan perkebunan dan pertanian yang sangat potensial, untuk pengembangan berbagai komoditas, termasuk tembakau.

"Kami ingin berkolaborasi dengan semua pihak. Kami ingin Aceh Besar maju melalui sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan UMKM. Kami tidak bicara industri besar, tetapi bagaimana ekonomi masyarakat bisa tumbuh," kata Muharram.

Ketua PPRI Aceh, Said Mukhtar mengatakan organisasi yang dipimpinnya baru terbentuk sekitar satu tahun lalu dengan tujuan menekan peredaran rokok illegal, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pengembangan industri tembakau.

Menurutnya, Aceh memiliki potensi besar sebagai daerah penghasil tembakau. Bahkan, produk rokok yang diproduksi salah satu anggota PPRI di Aceh Besar telah dipasarkan di berbagai kabupaten dan kota di Aceh.

"Kami berharap dapat memulai program penanaman tembakau di Aceh, khususnya di Aceh Besar, sehingga dapat membuka lapangan usaha baru bagi masyarakat," ujarnya.

Sementara itu Ketua Umum DPP PPRI, Gus Muhammad Afwan Zaini dalam kesempatan itu menyampaikan tiga faktor utama yang menjadi kunci keberhasilan pengembangan tembakau di Aceh. Ketiga faktor tersebut meliputi ketersediaan lahan yang memadai, peningkatan kesejahteraan petani melalui pendampingan, serta kepastian pasar agar hasil panen memiliki nilai ekonomi yang berkelanjutan.

"Kami ingin petani memperoleh manfaat nyata. Karena itu, pengembangan tembakau harus ditopang oleh lahan, kemampuan petani, dan jaminan pasar," tutupnya.