RRI.CO.ID, Banda Aceh — Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Aceh, Muhammad Iqbal, menilai keterbatasan dukungan perbankan menjadi salah satu kendala utama bagi pelaku usaha dalam mengembangkan industri hilirisasi di Aceh. Hal tersebut disampaikannya dalam wawancara bersama RRI Banda Aceh, Jumat (30/1/2026).

Menurut Iqbal, banyak pelaku usaha di Aceh mengeluhkan sulitnya akses pembiayaan dari perbankan, terutama untuk kebutuhan investasi berskala menengah hingga besar. Ia menyebut perbankan yang ada saat ini belum sepenuhnya berpihak pada dunia usaha.

“Masukan dari pengusaha Aceh, perbankan ini belum mendukung. Ini menjadi persoalan serius dalam pengembangan industri hilirisasi,” ujar Iqbal.

Ia menjelaskan, salah satu kendala utama berasal dari keterbatasan plafon pembiayaan yang diberikan oleh bank. Dalam praktiknya, pembiayaan di atas Rp15 miliar harus mendapatkan persetujuan dari kantor pusat, sehingga prosesnya menjadi lebih panjang dan rumit.

“Kalau pinjaman di atas Rp15 miliar, itu harus ditentukan oleh pusat. Ini yang membuat pelaku usaha kesulitan, terutama yang ingin mengembangkan industri hilirisasi,” katanya.

Iqbal juga menyoroti fokus pembiayaan perbankan yang dinilai masih lebih banyak menyasar sektor aparatur sipil negara (ASN) dibandingkan sektor produktif. Kondisi tersebut membuat dunia usaha kesulitan memperoleh permodalan yang memadai.

“Kredit perbankan lebih banyak ke ASN. Sementara pengusaha yang ingin berinvestasi dan membuka lapangan kerja justru terkendala modal,” ungkapnya.

Kadin Aceh berharap pemerintah dapat mengevaluasi kebijakan perbankan agar lebih mendukung pengembangan industri dan investasi di daerah. Menurut Iqbal, dukungan pembiayaan yang kuat sangat dibutuhkan agar pelaku usaha dapat berkontribusi maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di Aceh.