RRI.CO.ID, Banda Aceh – Upaya memperkuat ketahanan iklim yang responsif gender menjadi pembahasan dalam Dialog RRI Diary Puan Perempuan dan Anak yang disiarkan RRI Pro 1 Banda Aceh, Senin 13 Juli 2026, Dialog mengangkat tema "Penyusunan Rencana Aksi Daerah Gender dan Perubahan Iklim, Menuju Banda Aceh Tangguh Iklim".

Dialog menghadirkan dua narasumber, yakni Irfan Zikri, Dosen Universitas Syiah Kuala (USK) sekaligus Program Manager ACCU USK dan National Consultant for Stakeholder Coordination–Local Action Plan for Gender and Climate Change in Banda Aceh, serta Cut Safarina Yulianti, Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh.

Dalam dialog yang dipandu host Ammar, para narasumber menjelaskan bahwa penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Gender dan Perubahan Iklim merupakan langkah strategis untuk memastikan kebijakan pembangunan daerah mampu menjawab tantangan perubahan iklim dengan mempertimbangkan kebutuhan serta peran perempuan dan kelompok rentan.

Irfan Zikri menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan. Sementara itu, Cut Safarina Yulianti menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh terus mendorong penguatan tata kelola lingkungan melalui kebijakan yang adaptif terhadap perubahan iklim dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

Melalui dialog tersebut, masyarakat diajak memahami pentingnya partisipasi seluruh elemen dalam mendukung upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Selain itu, perspektif gender dinilai menjadi bagian penting dalam mewujudkan kebijakan yang adil, efektif, dan mampu meningkatkan ketahanan Kota Banda Aceh terhadap dampak perubahan iklim.

Program Dialog RRI Diary Puan Perempuan dan Anak merupakan salah satu ruang edukasi publik yang dihadirkan RRI Banda Aceh untuk meningkatkan literasi masyarakat mengenai isu-isu perempuan, anak, lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan melalui diskusi bersama para ahli dan pemangku kebijakan.