RRI.CO.ID, Banda Aceh - Pergeseran paradigma penanganan isu disabilitas dari sekadar charity atau belas kasih menuju empowerment atau pemberdayaan menjadi kunci utama membangun komunitas inklusif. Hal ini disampaikan Harri Santoso, S.Psi.,M.Ed., Ketua Unit Layanan Disabilitas Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) Aceh, saat di wawancara RRI, Minggu 19 April 2026

"Selama ini, teman-teman disabilitas sering diposisikan sebagai objek bantuan. Padahal yang dibutuhkan adalah ruang, akses, dan kesempatan untuk berdaya. Kita harus beralih dari 'kasihan' menjadi 'kolaborasi'," ujar Harri.

Menurut Harri, ada tiga perubahan mendasar yang harus didorong bersama:

1. Mindset: Dari Penerima ke Pelaku
   Masyarakat perlu melihat penyandang disabilitas bukan sebagai beban, melainkan sebagai warga yang punya potensi. "Libatkan mereka dalam perencanaan program, bukan hanya jadi undangan seremonial," tegasnya. Contohnya, di Aceh, PSGA mulai melibatkan komunitas disabilitas dalam penyusunan modul pelatihan kerja.
2. Akses: Dari Sekadar Ada ke Bisa Digunakan
   Infrastruktur ramah disabilitas tidak cukup hanya dibangun, tapi harus fungsional. Harri mencontohkan trotoar berpemandu atau guiding block yang sering terputus oleh pot atau tiang. "Empowerment berarti memastikan mereka bisa mandiri ke kantor, pasar, sekolah, tanpa harus selalu ditemani
3. Kebijakan: Dari Proyek ke Sistem
   Program jangan berhenti di kegiatan seremonial atau bagi-bagi alat bantu. PSGA Aceh kini mendorong pemerintah daerah mengintegrasikan perspektif disabilitas ke dalam RPJMD dan APBA.

Harri menekankan, komunitas dan NGO harus memposisikan diri sebagai fasilitator. Tugasnya membuka akses pendidikan, pelatihan skill, dan jejaring kerja, bukan mengambil alih.

"Ukuran suksesnya bukan berapa kursi roda dibagikan, tapi berapa banyak teman disabilitas yang bisa kerja, buka usaha, dan menyuarakan pendapatnya sendiri."tuturnya.

PSGA Aceh sendiri saat ini menjalankan program Disability Corner di 5 kabupaten/kota. Program ini melatih disabilitas muda menjadi peer counselor dan advokat di daerahnya. "Ketika mereka yang bicara, dampaknya beda. Itu empowerment yang sesungguhnya," tutup Harri.