RRI.CO.ID, Banda Aceh – Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh, mengikuti kegiatan Apel Bersama secara virtual melalui Zoom Meeting, dari Aula Kanwil setempat, pada Senin, 27 Juli 2026. Kegiatan yang berpusat di Jakarta ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KemenHAM RI), Novita Ilmaris, dan diikuti oleh lintas kementerian bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan.

Novita Ilmaris mengawali arahan dengan mengingatkan kembali momentum Hari Anak Nasional yang baru saja diperingati pada 23 Juli lalu. Ia menegaskan bahwa seluruh kebijakan dan pelayanan publik di jajaran kementerian harus berorientasi pada perlindungan serta pemenuhan hak-hak anak secara optimal. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif sebagai fondasi utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Memasuki Triwulan III Tahun Anggaran 2026, Ia meminta seluruh satuan kerja, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap capaian program dan penyerapan anggaran. Ia menekankan pentingnya percepatan penyelesaian target kinerja dengan mengedepankan koordinasi yang solid agar seluruh program prioritas dapat berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel di sisa waktu tahun berjalan.

Menjelang Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, seluruh unit kerja diimbau untuk turut memeriahkan Bulan Kemerdekaan dengan memasang atribut dan menyebarluaskan materi publikasi bertema nasionalisme sesuai dengan arahan pemerintah.

"Jadikan momentum ini sebagai penyemangat untuk terus bekerja dengan penuh dedikasi, menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia, serta bersama-sama menyukseskan seluruh agenda Kementerian/Lembaga," pesan Sekjen KemenHAM RI mengakhiri arahannya.

Jajaran Kanwil Kemenkum Aceh berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh poin arahan tersebut demi mempercepat pencapaian target kinerja di daerah serta memberikan pelayanan publik yang berintegritas dan berperspektif HAM bagi masyarakat Aceh.

Apel pagi terpusat ini turut diikuti secara serentak oleh para pimpinan tinggi madya, pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator dan pengawas, serta seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Hak Asasi Manusia, serta Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.