RRI.CO.ID, Meulaboh – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Aceh, resmi menjalin kerja sama strategis dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Teungku Dirundeng Meulaboh dan Akademi Komunitas Negeri (AKN) Aceh Barat. Kolaborasi ini difokuskan pada peningkatan kualitas layanan hukum, khususnya terkait Kekayaan Intelektual (KI) dan Administrasi Hukum Umum (AHU).

Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman ini disaksikan langsung oleh Wakil Bupati Aceh Barat, Said Fadheil. Sinergi ini bertujuan untuk mempermudah akses civitas akademika, terhadap layanan hukum pemerintah.

Kakanwil Kemenkum Aceh, Meurah Budiman menyebut kerja sama ini sebagai langkah nyata untuk memberikan perlindungan hukum bagi inovasi di lingkungan kampus. Diharapkan setiap karya ilmiah maupun produk riset dosen dan mahasiswa, segera mendapatkan perlindungan Kekayaan Intelektual.

Selain urusan KI, Meurah menekankan pentingnya akses layanan AHU yang lebih dekat dengan dunia pendidikan. Hal ini termasuk fasilitasi pembentukan badan hukum hingga penyediaan informasi terkait status hukum yang dibutuhkan oleh perguruan tinggi.

"Penandatanganan ini bukan sekadar seremonial. Ini jembatan agar mahasiswa dan dosen lebih mudah mendaftarkan hak cipta, paten, maupun merek. Kami ingin marwah karya lokal Aceh Barat terlindungi secara hukum," ujar Meurah Budiman, di Aceh Barat pada Kamis, 23 April 2026.

Kadiv Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Aceh, Purwandani H Pinilihan menambahkan bahwa pendampingan teknis akan dilakukan secara intensif. Pihaknya siap menerjunkan tim untuk membantu proses pendaftaran layanan di kampus.

"Fokus kami adalah menghadirkan layanan hukum yang berkualitas dan terintegrasi, terutama layanan KI dan AHU di STAIN serta AKN. Kami siap beri pendampingan penuh agar inovasi kampus memiliki legalitas yang kuat," kata Purwandani.

Melalui kerja sama ini, Kemenkum Aceh optimistis ekosistem riset dan usaha di Aceh Barat akan semakin tumbuh. Sinergi ini diharapkan menjadi motor penggerak bagi peningkatan pelayanan publik yang lebih transparan dan mudah diakses oleh masyarakat luas.