Nilai Tukar Petani Indonesia Capai Rekor 127,73 di Era Presiden Prabowo
- 30 Jun 2026 19:32 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Pemerintah meningkatkan kesejahteraan petani melalui berbagai kebijakan strategis di sektor pertanian secara berkelanjutan.
- Kementerian Pertanian mendistribusikan puluhan ribu unit alat mesin pertanian untuk mempercepat modernisasi lahan.
- Nilai Tukar Petani mencatatkan rekor tertinggi dalam puluhan tahun terakhir berkat program pupuk murah.
RRI.CO.ID, Jakarta - Nilai Tukar Petani (NTP) Indonesia saat ini berhasil mencatatkan rekor tertinggi sebesar 127,73 selama 34 tahun terakhir. Pencapaian luar biasa tersebut terjadi karena berbagai program strategis sektor pertanian berjalan dengan sangat optimal.
Pemerintah pusat saat ini juga sukses memangkas birokrasi penyaluran pupuk bersubsidi bagi seluruh kelompok tani. Langkah taktis tersebut langsung berdampak positif terhadap peningkatan kapasitas produksi pangan nasional secara signifikan.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari merilis data pada Senin, 29 Juni 2026. Kementerian Pertanian menyalurkan anggaran sebesar Rp4,19 triliun untuk mendistribusikan puluhan ribu unit alat modern.
"Pada 24 Juni 2026 lalu, Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo. Kehadiran Presiden dalam acara tersebut menjadi penegasan komitmen dan keberpihakan pemerintah kepada petani yang selama ini menjadi tulang punggung negara dalam mencapai kedaulatan pangan nasional," ujar Qodari, dalam keterangannya.
Penyaluran pupuk bersubsidi kini langsung dikirim dari produsen utama kepada gabungan kelompok tani setempat. Para petani kini cukup membawa kartu tanda penduduk untuk menebus pupuk bersubsidi secara langsung.
Harga eceran pupuk urea bersubsidi diturunkan menjadi Rp1.800 per kilogram sejak bulan Oktober 2025. Pemerintah juga memotong harga eceran pupuk NPK bersubsidi secara nasional menjadi Rp1.840 per kilogram.
Qodari menjelaskan bahwa kebijakan pupuk murah tersebut bertujuan untuk meringankan beban biaya produksi petani. Sektor perikanan nasional juga kembali memperoleh alokasi pupuk bersubsidi sebanyak 295.000 ton pada tahun ini.
"Di era kepemimpinan Presiden Prabowo, bentuk keberpihakan pemerintah kepada petani telah ditunjukkan lewat berbagai kebijakan. Untuk menjamin pupuk subsidi selalu tersedia dalam jumlah cukup dan tepat waktu, pemerintah menambah kuantum pupuk subsidi hingga dua kali lipat menjadi 9,5 juta ton dan memangkas rantai birokrasi," kata Qodari.
Kementerian Pertanian membagikan sebanyak 38.969 unit alat mesin pertanian modern kepada kelompok tani daerah. Petani juga mendapatkan fasilitas kredit khusus dengan bunga sangat ringan dari jaringan perbankan pemerintah.
Badan Urusan Logistik (Bulog) meningkatkan harga pembelian gabah menjadi Rp6.500 per kilogram tanpa adanya rafaksi. Kebijakan tersebut berhasil menjaga stabilitas nilai jual hasil panen padi milik seluruh petani lokal.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat total produksi beras nasional sepanjang tahun 2025 mencapai 34,69 juta ton. Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) melaporkan produksi beras Indonesia sebesar 35,6 juta ton.
Ia menyatakan bahwa seluruh program peningkatan pangan nasional tersebut telah memberikan dampak yang luar biasa. Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) juga mencatatkan angka produksi beras nasional sebesar 34,6 juta ton.
"Keberpihakan pemerintah terhadap sektor pertanian ini pun telah membuahkan hasil manis dengan menguatnya ketahanan pangan nasional. Seiring dengan hal itu, kehidupan petani juga semakin sejahtera. Menurut data BPS, Nilai Tukar Petani (NTP) pada Mei 2026 mencapai 127,73. Ini adalah angka tertinggi dalam 34 tahun terakhir, yang berarti ekonomi dan daya beli para petani kini semakin membaik," ujar Qodari.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....