KSP Ungkap Penyebab Keracunan Usai Santap Makanan MBG di Jakarta Timur

RRI.CO.ID, Jakarta – Pemerintah mengungkapkan penyebab keracunan massal usai menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jakarta Timur, Jumat 3 April 2026. Insiden tersebut mengakibatkan 135 orang baik siswa, guru, dan tenaga pendidik dirawat secara intensif.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Muhammad Qodari, mengatakan keracunan dipicu makanan yang dikonsumsi melebihi batas waktu aman usai pengemasan. “Faktor pangan, konsumsi makanan melebihi batas aman empat jam setelah pengemasan,” ujarnya, Rabu, 15 April 2026.

Selain itu terdapat indikasi kerusakan bahan pangan yang ditandai aroma asam pada saus spageti, bakso, dan stroberi. Selanjutnya faktor infrastruktur seperti tidak tersedianya alat pemantau suhu di gudang, serta fasilitas gudang bahan kimia belum memenuhi standar.

“Fasilitas gudang bahan kimia dan instalasi pengolahan air limbah belum memenuhi standar,” kata Qodari. Belum termasuk serta loker pegawai yang menurut dia tidak representatif.

Qodari mengatakan pemerintah menilai kasus tersebut sangat serius sehingga dilakukan penanganan dan pencegahan agar tidak terulang insiden serupa. Misalnya dengan memperkuat protokol keamanan pangan dan distribusi, termasuk penerapan label waktu pengemasan pada setiap paket makanan.

Tujuannya agar konsumsi tidak melebihi batas aman yakni empat jam. Setelah itu dilaksanakan audit kualitas bahan baku secara ketat melalui pemeriksaan organoleptik.

Qodari menuturkan KSP mengawal penguatan standar keamanan pangan. Termasuk sistem penerapan penanda waktu distribusi makanan, audit bahan baku, dan perbaikan fasilitas.

Terkait insiden keracunan di Jakarta Timur, KSP juga memastikan pemantauan kepada korban dan investigasi. “Ini merupakan komitmen kami dalam menangani masalah sekaligus memperbaiki sistem agar program MBG tetap aman dan dipercaya masyarakat," katanya.

Badan Gizi Nasional (BGN) sebelumnya telah menyampaikan permohonan maaf atas insiden keracunan di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Kami akan bertanggung jawab atas biaya pengobatan di rumah sakit," kata Wakil Ketua BGN, Nanik Sudaryati Deyang.

Menurut dia, BGN juga mengambil langkah tegas dengan menghentikan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bersangkutan. “Kami mendapati dapur, tata letak dan sistem instalasi pengolahan air limbah (IPAL) belum memenuhi standar,” ujarnya.