RRI.CO.ID, Jakarta – Direktur Sarana dan Keselamatan Jalan, Ditjen Perhubungan Darat, Yusuf Nugroho mengingatkan, adanya sejumlah risiko selama puncak arus mudik. Menurutnya, lonjakan kendaraan dan faktor cuaca menjadi perhatian utama.

Yusuf menyebut risiko tersebut berpotensi mengganggu kelancaran perjalanan masyarakat. Untuk itu, pemerintah terus melakukan pemantauan dan koordinasi intensif.

“Lonjakan volume kendaraan yang tidak merata di sejumlah titik dan juga pada waktu tertentu, terutama pada jalur tol maupun simpul penyeberangan. Lonjakan ini berpotensi menimbulkan kepadatan signifikan apabila tidak diantisipasi dengan baik,” ujarnya kepada Pro3 RRI di Jakarta, Rabu, 18 Maret 2026.

Selain itu, ia juga menyoroti faktor cuaca dan kondisi geologi yang perlu diwaspadai. Menurutnya, hal tersebut dapat berdampak pada keselamatan transportasi.

“Kami juga mencermati faktor cuaca dan geologi yang berdampak pada keselamatan. Koordinasi terus dilakukan untuk mitigasi risiko,” ujarnya.

Ia menegaskan, pemerintah terus memperkuat koordinasi lintas sektor selama masa mudik. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kelancaran perjalanan.

Ia menjelaskan pemerintah juga melakukan pemantauan kondisi secara real time. Informasi tersebut akan disampaikan kepada masyarakat secara berkala.

Kementerian Perhubungan juga terus memperkuat kesiapan angkutan mudik Lebaran 2026. Salah satunya dengan mengoperasikan Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2026 sebagai pusat koordinasi transportasi nasional.

Direktur Prasarana Transportasi Jalan Ditjen Perhubungan Darat, Toni Taulan, mengatakan posko dibuka sejak 13 Maret. Posko akan beroperasi hingga 30 Maret 2026 selama masa angkutan Lebaran.

Toni menyebut, posko dilengkapi panel layar, CCTV, dashboard lalu lintas, dan peta operasional transportasi. Fasilitas tersebut membantu petugas memantau kondisi transportasi secara real time.

“Posko ini ditujukan agar kita mampu memonitor kondisi lapangan sejak dini. Jika ada masalah di lapangan, solusi bisa segera dicari dengan cepat,” ujar Toni saat ditemui di kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Senin, 16 Maret 2026.

Selain internal Kementerian Perhubungan, posko melibatkan berbagai instansi pemerintah dan operator transportasi. Kolaborasi dilakukan untuk memperkuat pelayanan transportasi selama mudik.