Pemerintah Siapkan 1.560 Pos Pemantauan Transportasi Mudik

RRI.CO.ID, Jakarta – Pemerintah menyiapkan ribuan pos pemantauan transportasi selama mudik Lebaran 2026. Pos tersebut tersebar di berbagai simpul transportasi nasional.

Direktur Prasarana Transportasi Jalan Ditjen Perhubungan Darat, Toni Taulan, mengatakan jumlah pos mencapai ribuan titik. Pos pelayanan dan monitoring disiapkan di seluruh Indonesia.

“Total terdapat sekitar 1.560 simpul dan jaringan pos pelayanan transportasi. Pos tersebut memantau pergerakan transportasi pada berbagai moda,” ujar Toni kepada Pro3 RRI saat ditemui di kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Senin, 16 Maret 2026.

Ia menjelaskan pos pemantauan meliputi berbagai sektor transportasi nasional. Pemantauan dilakukan pada moda laut, darat, udara, dan perkeretaapian.

Untuk angkutan laut terdapat 264 titik simpul pemantauan transportasi. Sementara sektor kereta api memiliki sekitar 472 simpul pemantauan.

“Untuk transportasi darat terdapat 177 terminal sebagai titik pemantauan. Terminal tersebut terdiri dari 115 terminal tipe A dan 62 terminal tipe B,” ujarnya.

Ia menambahkan, angkutan penyeberangan terdapat 248 titik simpul. Sementara angkutan darat ada 257 titik simpul.

Selain itu, terdapat 43 jaringan di enam gerbang tol, serta 44 jaringan di jalan non-tol atau jalan arteri. Toni menegaskan komitmen Kementerian Perhubungan dalam mengoptimalkan koordinasi lintas sektor untuk menjamin keselamatan para pemudik.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi membuka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2026 di Jakarta, Jumat, 13 Maret 2026. Posko tersebut menjadi pusat koordinasi nasional untuk kelancaran operasional transportasi selama masa mudik.

Dudy mengatakan posko berfungsi mempercepat koordinasi antarinstansi dalam menangani dinamika transportasi di lapangan. Posko juga memastikan setiap permasalahan dapat diselesaikan secara cepat dan tepat.

"Sejalan Arah Presiden Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen memastikan layanan transportasi selama mudik berjalan baik. Hal ini dilakukan melalui koordinasi yang kuat antarkementerian, pemerintah daerah, BUMN, swasta, serta pemangku kepentingan transportasi,” ujarnya.

Menhub menegaskan keberhasilan angkutan Lebaran memerlukan sinergi seluruh pemangku kepentingan. Koordinasi yang baik diperlukan agar kebijakan mobilitas dapat berjalan efektif di lapangan.