RRI.CO.ID, Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan memperkuat kesiapan angkutan mudik Lebaran 2026. Salah satunya dengan mengoperasikan Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu sebagai pusat koordinasi transportasi nasional.

Direktur Prasarana Transportasi Jalan Ditjen Perhubungan Darat, Toni Taulan, mengatakan posko dibuka sejak 13 Maret. Posko akan beroperasi hingga 30 Maret 2026 selama masa angkutan Lebaran.

Toni menyebut, posko dilengkapi panel layar, CCTV, dashboard lalu lintas, dan peta operasional transportasi. Fasilitas tersebut membantu petugas memantau kondisi transportasi secara real time.

“Posko ini ditujukan agar kita mampu memonitor kondisi lapangan sejak dini. Jika ada masalah di lapangan, solusi bisa segera dicari dengan cepat,” ujar Toni saat ditemui di kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Senin, 16 Maret 2026.

Selain internal Kementerian Perhubungan, ujarnya, posko melibatkan berbagai instansi pemerintah dan operator transportasi. Ia menyebut kolaborasi dilakukan untuk memperkuat pelayanan transportasi selama mudik.

“Di posko ini ada perwakilan berbagai instansi untuk bertukar data. Totalnya sekitar 21 unit kerja yang terlibat dalam koordinasi tersebut,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi membuka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2026 di Jakarta, Jumat, 13 Maret 2026. Posko tersebut menjadi pusat koordinasi nasional untuk kelancaran operasional transportasi selama masa mudik.

Dudy mengatakan posko berfungsi mempercepat koordinasi antarinstansi dalam menangani dinamika transportasi di lapangan. Posko juga memastikan setiap permasalahan dapat diselesaikan secara cepat dan tepat.

"Sejalan Arah Presiden Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen memastikan layanan transportasi selama mudik berjalan baik. Hal ini dilakukan melalui koordinasi yang kuat antarkementerian, pemerintah daerah, BUMN, swasta, serta pemangku kepentingan transportasi,” ujarnya.

Menhub menegaskan keberhasilan angkutan Lebaran memerlukan sinergi seluruh pemangku kepentingan. Koordinasi yang baik diperlukan agar kebijakan mobilitas dapat berjalan efektif di lapangan.