Kalapas Ampana Perkuat Akurasi Data WBP untuk Tingkatkan Layanan

RRI.CO.ID, Touna - Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Ampana, Febriansyah, meninjau langsung proses pemutakhiran data Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) melalui Aplikasi Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), Senin 6 Juli 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan tertib administrasi berbasis digital berjalan optimal sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan pemasyarakatan.

Peninjauan berlangsung di ruang kerja Sub Seksi Registrasi dengan didampingi Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Kegiatan Kerja (Binadik/Giatja), I Wayan Sucana, serta Kepala Sub Seksi Registrasi, Heriyanto. Kalapas juga melihat langsung proses penginputan data yang dilakukan oleh Pengelola SDP, Luppi Risaldi.

Dalam kegiatan itu, Kalapas memastikan setiap tahapan pendataan dilakukan sesuai prosedur, mulai dari pengambilan foto terbaru, perekaman sidik jari, verifikasi identitas, hingga pembaruan data administrasi warga binaan.

Menurutnya, data yang akurat dan selalu diperbarui menjadi dasar penting dalam mendukung pelaksanaan pembinaan, pelayanan hak-hak warga binaan, administrasi pemasyarakatan, hingga penyusunan laporan yang akuntabel.

Febriansyah juga menginstruksikan jajaran Binadik/Giatja dan petugas registrasi untuk segera memperbarui data apabila terjadi perubahan status warga binaan, baik terkait masa pidana, hak integrasi, maupun perubahan administrasi lainnya.

Ia menegaskan, kedisiplinan dalam memperbarui data dapat mencegah terjadinya kesalahan administrasi, menghindari overstay, sekaligus mempermudah pemenuhan hak warga binaan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Data yang valid akan memudahkan pelayanan, pengawasan, dan pelaporan yang lebih transparan serta akuntabel. Karena itu, pembaruan data harus dilakukan secara berkala agar kualitas layanan pemasyarakatan terus meningkat," ujar Febriansyah.

Melalui optimalisasi pemanfaatan Aplikasi Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), Lapas Kelas IIB Ampana terus mendukung transformasi digital di lingkungan pemasyarakatan guna mewujudkan tata kelola administrasi yang profesional, modern, transparan, dan akuntabel.