RRI.CO.ID, Palu - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) memfasilitasi harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Morowali Utara tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Rabu 17 Juni 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Garuda Kanwil Kemenkum Sulteng itu bertujuan memastikan regulasi daerah terkait keamanan informasi selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan nasional transformasi digital pemerintahan.
Harmonisasi dibuka oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kemenkum Sulteng, Sopian, mewakili Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy.
Dalam pembahasan tersebut, peserta menelaah sejumlah aspek penting, mulai dari penguatan sistem keamanan informasi pemerintah daerah, perlindungan data dan informasi strategis, mitigasi risiko siber, hingga tata kelola SPBE yang aman dan berkelanjutan.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, mengatakan keamanan informasi merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.
"Transformasi digital harus dibarengi dengan sistem keamanan informasi yang kuat agar layanan publik dapat berjalan efektif, aman, dan terpercaya," ujarnya.
Menurutnya, regulasi yang baik menjadi fondasi dalam menjaga integritas, ketersediaan, dan kerahasiaan data pemerintah maupun masyarakat di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat.
"Harmonisasi ini bertujuan memastikan kebijakan daerah mengenai keamanan informasi berjalan selaras dengan regulasi nasional serta mampu menjawab tantangan perkembangan teknologi informasi yang semakin dinamis," kata Rakhmat.
Melalui harmonisasi tersebut, diharapkan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara memiliki dasar hukum yang kuat dalam membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik yang modern, aman, dan mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....