RRI.CO.ID, Palu : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) menyelenggarakan Forum Komunikasi Kebijakan melalui kegiatan Penguatan Kapasitas Analis Kebijakan di Wilayah Tahun 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara hybrid dan dipusatkan di Ruang Garuda Kemenkum Sulteng, Rabu 5 April 2026.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy. Dalam sambutannya, ia mengajak seluruh peserta untuk bersyukur atas kesempatan mengikuti kegiatan tersebut dalam keadaan sehat.

Rakhmat Renaldy menyampaikan bahwa penguatan kapasitas analis kebijakan merupakan bagian penting dalam mendukung proses perumusan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan publik yang berkualitas.

Ia menegaskan, di tengah dinamika pemerintahan yang semakin kompleks, penyusunan kebijakan publik tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan administratif. Diperlukan dukungan data, analisis yang komprehensif, serta pemahaman terhadap kebutuhan masyarakat dan kondisi wilayah.

Kegiatan ini dihadiri oleh pejabat pimpinan tinggi utama dan madya dari tingkat pusat maupun daerah, para Kepala Kantor Wilayah seluruh Indonesia, serta narasumber, di antaranya Dr. Mohammad Irfan Mufti, M.Si., Lektor Kepala Bidang Kebijakan Publik Universitas Tadulako, dan Satria Eka Tri Laksana, S.IP., M.A.P., Analis Kebijakan Ahli Muda dari Lembaga Administrasi Negara Makassar.

Menurut Rakhmat, forum tersebut menjadi ruang strategis untuk menyamakan persepsi, berbagi pengalaman, serta mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi analis kebijakan di daerah.

Ia menjelaskan bahwa setiap wilayah memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda, sehingga kemampuan memahami konteks lokal menjadi kunci dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan yang relevan dan solutif.

Selain itu, ia juga mendorong penguatan budaya kerja berbasis data dan bukti (evidence-based policy) agar setiap kebijakan memiliki dasar kajian yang jelas, terukur, serta sejalan dengan arah pembangunan hukum dan reformasi birokrasi.

Rakhmat berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan secara aktif serta memanfaatkan forum tersebut sebagai sarana memperkuat jejaring kerja antar analis kebijakan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan kapasitas analis kebijakan semakin meningkat dan mampu memberikan kontribusi dalam menghasilkan kebijakan yang responsif, efektif, serta berdampak bagi masyarakat.

Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum dalam meningkatkan profesionalisme dan kolaborasi analis kebijakan, sekaligus mendorong lahirnya inovasi kebijakan di lingkungan Kementerian Hukum.