RRI.CO.ID, Palu - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah menggelar rapat fasilitasi harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Banggai Laut tentang pembentukan Desa Bolitan, Kecamatan Banggai Utara, Rabu 15 April 2026.

Rapat yang berlangsung di Aula Kebangsaan ini dibuka oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Sopian. Dalam arahannya, ia menekankan bahwa pembentukan desa baru harus didasarkan pada kebutuhan riil masyarakat serta memiliki dasar hukum yang kuat.

Pembahasan dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan tim pemrakarsa dari Pemerintah Kabupaten Banggai Laut bersama Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sulteng. Fokus pembahasan meliputi aspek administratif, kewilayahan, serta kesiapan kelembagaan desa.

Rancangan tersebut bertujuan meningkatkan efektivitas pelayanan pemerintahan, memperpendek rentang kendali birokrasi, serta mendorong percepatan pembangunan wilayah. Pembentukan Desa Bolitan diharapkan mampu menghadirkan pelayanan yang lebih dekat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Selain itu, pembahasan juga mencakup batas wilayah, jumlah penduduk, potensi sumber daya, serta kesiapan sarana dan prasarana. Penegasan status hukum wilayah dinilai penting untuk mencegah potensi sengketa di kemudian hari.

Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menegaskan bahwa pembentukan desa harus mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum.

“Pembentukan desa bukan sekadar pemekaran wilayah, tetapi harus mampu menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, kualitas regulasi menjadi kunci dalam memastikan implementasi berjalan optimal dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Melalui proses harmonisasi ini, pembentukan Desa Bolitan diharapkan berjalan sesuai ketentuan hukum serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Banggai Laut.