RRI.CO.ID, Banggai - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah mempercepat penyempurnaan dokumen Indikasi Geografis Durian Asaan Pagimana. Kegiatan berlangsung di Desa Asaan, Kecamatan Pagimana, Rabu 8 April 2026.

Pendampingan dilakukan Bidang Kekayaan Intelektual bersama Tim Pemeriksaan Substantif DJKI. Kegiatan ini melibatkan MPIG, petani, BRIDA, Dinas TPHP, dan peneliti BRIN.

Fokus utama kegiatan adalah pembedahan dokumen deskripsi Indikasi Geografis. Tim menilai kelengkapan administratif dan kekuatan substansi produk.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Sulteng, I Putu Dharmayasa, menegaskan pentingnya dokumen tersebut. Ia menyebut dokumen deskripsi menjadi fondasi utama dalam pengajuan IG.

“Dokumen deskripsi bukan sekadar syarat administratif. Ini menjadi dasar menjelaskan identitas dan karakteristik produk,” ujar Dharmayasa.

Tim juga menyoroti penyesuaian logo, konsistensi data, dan struktur dokumen. Selain itu, penguatan narasi produk dan tabel karakteristik menjadi perhatian.

Pembahasan turut mencakup perbandingan dengan komoditas lain seperti Durian Nambo. Dokumen juga harus memuat proses produksi hingga pemasaran.

Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menegaskan percepatan ini sebagai langkah strategis. Ia mendorong seluruh pihak bekerja cepat dan terkoordinasi.

“Indikasi Geografis adalah aset daerah bernilai ekonomi tinggi. Karena itu harus dipersiapkan dengan baik,” kata Rakhmat Renaldy.

Peneliti BRIN menyampaikan sampel durian telah diuji di laboratorium. Pengujian saat ini masih terbatas pada satu varietas unggulan.

Perbaikan akhir dokumen ditargetkan selesai pada 27 April 2026. Dokumen selanjutnya akan diajukan kembali ke DJKI.

Penguatan kelembagaan MPIG juga menjadi perhatian dalam pembahasan. Pembaruan struktur organisasi direncanakan pada 2027.

Melalui sinergi berbagai pihak, Durian Asaan Pagimana diharapkan segera memperoleh perlindungan hukum. Produk ini juga diharapkan mendorong