RRI.CO.ID, Palu : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) menggelar rapat fasilitasi harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali tentang pengelolaan perparkiran, Rabu 1 April 2026 di Aula Kebangsaan.

Rapat dibuka oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Sopian, yang dalam arahannya menekankan pentingnya sistem pengelolaan parkir yang tertib, terintegrasi, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Pembahasan difokuskan pada penataan sistem perparkiran yang lebih aman dan profesional, termasuk pengaturan zona parkir, mekanisme penarikan retribusi, serta penguatan sistem pengawasan guna mencegah kebocoran pendapatan daerah.

Selain itu, rancangan regulasi juga mengakomodasi pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan parkir, sebagai langkah modernisasi pelayanan sekaligus meningkatkan transparansi dan efisiensi.

Tim perancang turut mendalami aspek standar pelayanan, penegakan hukum terhadap pelanggaran, serta peran pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas parkir yang memadai dan ramah bagi masyarakat.

Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, dalam keterangannya menegaskan bahwa pengelolaan parkir harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan daerah.

“Penataan parkir bukan hanya soal ketertiban, tetapi juga bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan dan pendapatan daerah secara optimal,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya regulasi yang jelas dan implementatif agar mampu mencegah potensi penyimpangan.

“Pengaturan yang baik akan menciptakan sistem yang transparan dan akuntabel,” tambahnya.

Melalui proses harmonisasi ini, diharapkan pengelolaan parkir di Kabupaten Morowali dapat berjalan lebih tertib, profesional, dan berbasis teknologi, sejalan dengan upaya peningkatan pelayanan publik dan pendapatan daerah.