RRI.CO.ID, Palu - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) terus memperkuat perlindungan hukum bagi koperasi melalui dorongan pendaftaran merek kolektif. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi Tim Kekayaan Intelektual dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah, Kamis 29 Januari 2026.

Koordinasi ini membahas peningkatan pendaftaran merek kolektif bagi usaha-usaha yang tergabung dalam Koperasi Merah Putih sebagai langkah strategis untuk memberikan kepastian hukum terhadap identitas usaha koperasi. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah yang diwakili Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Henny Anggraini, menyatakan dukungan penuh terhadap rencana tersebut serta kesiapan mendorong koperasi binaan agar segera mendaftarkan merek kolektif.

Dalam pertemuan tersebut juga terungkap masih terbatasnya pemahaman pelaku koperasi terkait pentingnya Kekayaan Intelektual. Menyikapi hal itu, kedua pihak sepakat merencanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi merek, serta melakukan peninjauan langsung ke kabupaten dan kota untuk memantau perkembangan koperasi sekaligus memberikan pendampingan pendaftaran merek secara langsung.

Kepala Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah, Rakhmat Renaldy, menegaskan bahwa merek kolektif merupakan instrumen penting dalam memperkuat eksistensi dan keberlanjutan koperasi.

“Pendaftaran merek kolektif tidak hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga meningkatkan nilai tambah serta daya saing usaha koperasi,” ujarnya.

Ia menambahkan, sinergi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan dalam mendorong koperasi yang mandiri dan berdaya saing.

“Melalui kolaborasi yang kuat, kami ingin memastikan koperasi di Sulawesi Tengah memiliki identitas usaha yang terlindungi dan berkelanjutan,” tambahnya.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Sulteng menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi koperasi dan UMKM dalam membangun usaha yang legal, kompetitif, serta terlindungi secara hukum.