Bupati Touna Perjuangkan Alokasi Transfer Daerah untuk Perkuat Fiskal

RRI. CO, ID, Jakarta - Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu, SH didampingi Sekretaris Daerah Alfian Matajeng, S.Pd., M.AP., dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Dr. Rismanto Laide, ST., M.M., melakukan serangkaian audiensi dengan DPR RI, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian PPN/Bappenas di Jakarta. Audiensi tersebut membahas penguatan kapasitas fiskal daerah serta kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 dan 2027, Rabu 8 Juli 2026.

Sebelum bertemu jajaran kementerian, rombongan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una terlebih dahulu melakukan audiensi dengan Wakil Ketua MPR RI dan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI. Pertemuan membahas tantangan fiskal yang dihadapi Kabupaten Tojo Una-Una, termasuk dukungan terhadap realisasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2026 dan formulasi alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2027 sebagai salah satu dasar penyusunan APBD.

Bupati Tojo Una-Una mengatakan kepastian dan kecukupan alokasi Transfer ke Daerah menjadi faktor penting bagi keberlanjutan pembangunan daerah.

"Penguatan fiskal daerah menjadi kebutuhan mendesak agar Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una mampu menjalankan seluruh amanat pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memenuhi berbagai kewajiban yang timbul sebagai konsekuensi kebijakan nasional, termasuk pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)," ujar Bupati.

Rangkaian audiensi dilanjutkan di Kementerian Keuangan dan diterima Direktur Dana Transfer Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) beserta jajaran. Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una menyampaikan kondisi kemampuan fiskal daerah serta peningkatan kebutuhan belanja pegawai sebagai dampak pengangkatan PPPPK.

Selanjutnya, rombongan melakukan audiensi di Kementerian Dalam Negeri dan diterima Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah beserta jajaran. Pertemuan membahas strategi menjaga kesehatan fiskal daerah melalui pengelolaan APBD yang efektif, efisien, dan akuntabel, sekaligus memastikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), keberlanjutan pelayanan publik, serta sinkronisasi kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Audiensi kemudian dilanjutkan di Kementerian PPN/Bappenas dan diterima Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan beserta jajaran. Pertemuan membahas sinkronisasi antara perencanaan pembangunan nasional dengan kemampuan fiskal daerah, termasuk peluang dukungan pembiayaan pembangunan dan penguatan kapasitas fiskal daerah.

Sekretaris Daerah Alfian Matajeng mengatakan koordinasi lintas kementerian dan lembaga tersebut merupakan bentuk keseriusan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una dalam membangun komunikasi dengan pemerintah pusat.

"Melalui koordinasi ini, kami berharap berbagai kondisi objektif yang dihadapi daerah dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan fiskal nasional, khususnya yang berkaitan dengan Transfer ke Daerah, sehingga daerah tetap memiliki ruang fiskal yang memadai untuk melaksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," jelas Sekretaris Daerah.

Sementara itu, Kepala BPKAD Kabupaten Tojo Una-Una, Dr. Rismanto Laide, mengatakan pemerintah daerah terus melakukan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi belanja, serta penataan struktur APBD. Menurutnya, kepastian arah kebijakan Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2026 maupun proyeksi alokasi Tahun Anggaran 2027 sangat dibutuhkan sebagai dasar penyusunan APBD yang kredibel, berkelanjutan, dan mampu mengakomodasi kebutuhan belanja wajib, termasuk pembayaran gaji PPPK, tanpa mengurangi ruang fiskal bagi pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, serta program peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una berharap hasil audiensi tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat dalam penyusunan kebijakan Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2026 dan arah kebijakan fiskal Tahun Anggaran 2027.