KBRN, Ambon: Di tengah peringatan Hari Buruh 2025 yang riuh di berbagai penjuru tanah air, Indonesia menunjukkan jati dirinya.

Indonesia sebagai negara demokratis yang memberi ruang bagi kebebasan berekspresi. "Pawai damai, diskusi publik, hingga tuntutan kebijakan semuanya menggambarkan bahwa buruh tak sekadar menuntut hak, tapi juga menyumbang arah bagi masa depan ekonomi bangsa," tutur Pengamat Ekonomi Kreatif, Harry Waluyo kepada RRI, Kamis (1/5/2025.

Waluyo menjelaskan, fenomena ini menarik ketika dibandingkan dengan negara lain. Di Prancis, buruh menggugat reformasi pensiun. Di India, unjuk rasa buruh terpecah karena ragam ideologi. Di Amerika Serikat, isu buruh migran mendominasi. Sementara di Tiongkok, peringatan Hari Buruh lebih bersifat formalistik di bawah kontrol pemerintah.

Indonesia berada di tengah: antara kebebasan ekspresi dan tantangan realisasi. Kita unggul dalam partisipasi sosial, namun masih tertinggal dalam hal kepastian perlindungan hukum dan dialog sosial yang sistematis.

Digitalisasi dan transisi energi hijau juga menjadi tantangan baru. Pekerja informal, termasuk driver ojek online dan kurir digital, berada di garis depan risiko. Mereka bekerja keras, namun minim jaminan. Jika tidak ada kebijakan yang adaptif, ketimpangan akan makin melebar.

Pemerintah, pengusaha, dan buruh dituntut duduk bersama, tidak hanya saat hari besar. Serikat buruh yang kuat, UMKM yang terlindungi, dan kebijakan afirmatif terhadap kelompok rentan adalah investasi sosial jangka panjang.

"Hari Buruh adalah panggung bagi suara-suara yang kerap diabaikan. Kini saatnya kita dengar, bukan sekadar selebrasi, tetapi transformasi," tutup Waluyo.