RRI.CO.ID, Ambon: Puluhan sopir dan pemilik angkutan material galian C mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon, Senin, 5 Oktober 2026. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes keras atas penutupan seluruh aktivitas tambang galian C yang membuat para pengemudi kehilangan mata pencaharian secara mendadak.
Massa aksi yang memadati kawasan kantor DPRD membawa serta puluhan armada truk mereka, hingga sempat memicu kemacetan di sekitar area Belakang Soya. Dalam orasinya, para pengemudi menyuarakan kekecewaan atas kebijakan penutupan tambang pasir, batu, dan kerikil tanpa adanya solusi konkret dari pemerintah daerah.
Salah satu pengemudi, Steward Tuatanassy menegaskan, penutupan tambang galian C berdampak langsung pada dapur para pekerja harian lepas dan pengemudi logistik material.
| Baca juga: Warga Air Kuning Ambon Kesulitan Air Bersih |
"Kami tidak menolak aturan, tapi kalau tambang ditutup tanpa ada solusi, makan hari hari kita gimana. Penutupan baru 5 hari saja kami sudah sangat menderita. Kami minta DPRD bantu suarakan keluhan ini agar galian C kembali dibuka," kata Steward
Menurutnya, selain melumpuhkan ekonomi keluarga sopir truk, penutupan galian C juga akan menimbulkan efek domino terhadap sektor kontruksi dan lainnya di kota Ambon.
"Kalau tidak ada pasir dan batu, lantas pengerjaan pembangunan gedung mau pakai apa. Toko toko alat bangunan juga akan terkena dampak. Jadi tolong carikan solusi," ujarnya
Dia meminta Pemerintah Provinsi Maluku untuk mengeluarkan ijin beroperasi sambil menunggu perizinan pertambangan galian C yang sementara lagi berproses.
"Kalau bisa beri ijin operasi dulu supaya kita bisa beraktivitas untuk menghidupi keluarga kami sembari menunggu perizinan keluar," kata Steward berharap
Aspirasi para sopir diterima pimpinan dan anggota DPRD Kota Ambon di ruang rapat utama. Ketua DPRD Kota Ambon, Morits Tamaela berjanji akan segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan memanggil Dinas ESDM Maluku serta perwakilan asosiasi sopir truk.
"Kami memahami kondisi mata pencaharian para sopir, namun aturan perizinan menjadi kewenangan ESDM Provinsi. Kami akan segera memanggil mereka untuk mencari jalan tengah secepatnya," kata Morits
Para sopir menegaskan akan menggelar aksi demonstrasi lanjutan dengan jumlah armada yang lebih besar jika tuntutan mereka untuk memperoleh solusi operasional tidak segera dipenuhi.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....