DPRD SBB Mulai Bahas KUA-PPAS Perubahan APBD 2026

RRI.CO.ID Piru — DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) mulai memasuki tahapan pembahasan KUA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Dokumen tersebut menjadi pijakan awal sebelum pembahasan APBD Perubahan antara legislatif dan eksekutif.

Tahapan itu ditandai dengan Rapat Paripurna Penyampaian Pengantar Nota Rancangan KUA-PPAS Perubahan APBD 2026 yang berlangsung di Gedung Rakyat DPRD SBB, Senin (28/9/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPRD SBB Andarias Hengky Kolly, S.H. dan dinyatakan terbuka untuk umum. Berdasarkan Peraturan DPRD SBB Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD, rapat paripurna yang bersifat pengumuman dapat dilaksanakan tanpa persyaratan kuorum.

Dalam rapat tersebut, Bupati SBB menyampaikan pidato pengantar Rancangan KUA-PPAS Perubahan APBD 2026. Selanjutnya, dokumen rancangan diserahkan secara resmi Pemerintah Daerah kepada pimpinan DPRD SBB untuk dibahas sesuai mekanisme yang berlaku.

Ketua DPRD SBB Andarias Hengky Kolly menegaskan, pembahasan KUA-PPAS Perubahan merupakan tahapan penting dalam proses penyusunan APBD Perubahan. Pembahasan tersebut nantinya menjadi dasar menuju kesepakatan bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah.

“Pembahasan KUA-PPAS Perubahan ini merupakan bagian penting dari tahapan penyusunan APBD. Karena itu, seluruh proses harus dilakukan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku,” kata Andarias.

Dari pihak DPRD, pembahasan selanjutnya akan dilakukan melalui Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Anggota DPRD juga diharapkan mencermati substansi dokumen, terutama terkait arah kebijakan anggaran dan prioritas program dalam perubahan APBD 2026.

“DPRD akan menjalankan fungsi pembahasan dan pengawasan secara maksimal agar setiap kebijakan anggaran yang disepakati benar-benar memiliki dasar yang jelas dan diarahkan untuk kepentingan masyarakat,” ujar salah seorang anggota DPRD SBB.

Hasil pembahasan Banggar DPRD bersama TAPD selanjutnya akan menjadi bahan menuju kesepakatan KUA-PPAS Perubahan antara Pemerintah Daerah dan DPRD SBB sebelum memasuki tahapan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.