Kodam XV/Pattimura Imbau Warga Waspadai Calo Penerimaan Prajurit TNI

RRI.CO.ID, Ambon - Kodam XV/Pattimura mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya kepada pihak yang menjanjikan kelulusan dalam seleksi penerimaan prajurit TNI dengan imbalan uang. Tawaran seperti mengaku memiliki orang dalam hingga menjamin calon diterima menjadi prajurit disebut harus menjadi tanda bahaya.

Kapendam XV/Pattimura Letkol Inf Adi Swastika menegaskan proses penerimaan prajurit TNI harus berlangsung sesuai ketentuan dan tidak mengenal jalur khusus. Masyarakat juga diminta tidak memberikan uang kepada siapa pun yang mengklaim mampu memengaruhi hasil seleksi.

Peringatan tersebut disampaikan menyusul mencuatnya dugaan percaloan yang menyeret nama seorang prajurit di jajaran Kodam XV/Pattimura. Kasus itu mencuat setelah warga Saumlaki berinisial LR mengaku menyerahkan uang Rp18,35 juta untuk menjamin kelulusan anaknya dalam seleksi TNI.

Kapendam mengatakan proses penerimaan prajurit tidak dapat dipengaruhi dengan pembayaran kepada pihak tertentu. Kelulusan calon prajurit ditentukan melalui tahapan seleksi sesuai persyaratan dan mekanisme yang telah ditetapkan.

“Kami mengingatkan, bahasa halus seperti pasti lulus, bisa diloloskan, ada orang dalam, atau serahkan uang, anak dijamin masuk TNI, justru harus menjadi tanda bahaya bagi masyarakat,” kata Kapendam berpesan.

Menurutnya, Pangdam XV/Pattimura telah berulang kali mengingatkan seluruh prajurit agar tidak bermain mata dengan praktik percaloan. Pimpinan juga menegaskan bahwa pelanggaran dan prestasi merupakan pilihan yang memiliki konsekuensi berbeda bagi setiap prajurit.

Kodam XV/Pattimura, lanjutnya, berkomitmen menjaga proses rekrutmen agar tetap bersih, transparan, dan berjalan sesuai aturan. Tidak ada pembayaran untuk mendapatkan kelulusan dan tidak ada jaminan masuk TNI melalui pemberian uang kepada oknum.

Masyarakat diminta mengikuti seluruh tahapan seleksi secara resmi tanpa menggunakan jasa pihak yang menawarkan akses khusus. Jika menemukan tawaran kelulusan dengan imbalan tertentu, masyarakat diimbau tidak langsung percaya dan mengambil langkah sesuai jalur yang tersedia.