RRI.CO.ID, Ambon - Sejumlah raja dan tokoh adat Kabupaten Buru menggelar pertemuan tertutup dengan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa di Kantor Gubernur Maluku, Kamis, 27 Agustus 2026.
Audiensi yang berlangsung lebih dari satu jam tersebut berfokus pada dinamika masyarakat, percepatan pembangunan daerah, dan penguatan peran lembaga adat.
Hadir dalam pertemuan tersebut Raja Negeri Kayeli Fandi Ashary Wael, Raja Neniali Haris Bessy, Raja Tagalisa Hekmat Warhangan, serta perwakilan Raja Leisela bersama perangkat adat dan kepala soa.
Raja Negeri Kayeli, Fandi Ashary Wael menegaskan bahwa pemerintah adat pada prinsipnya mendukung penuh program pembangunan pemerintah, termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tengah berjalan di wilayah mereka.
Namun, ia menekankan agar setiap proses pembangunan tetap menghormati hak ulayat dan keberadaan masyarakat adat.
"Hari ini kita hanya membahas beberapa hal yang berkaitan dengan kondisi masyarakat. Kemudian pembangunan di Kabupaten Buru, terutama di petuanan Kayeli, Leisela, Neniali dan Tagalisa," kata Fandi kepada wartawan seusai pertemuan.
Terkait isu pertambangan emas Gunung Botak, Fandi menjelaskan bahasan tersebut hanya disinggung secara umum dan bukan menjadi agenda utama pertemuan.
Pengelolaan koperasi tambang diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah dan instansi terkait, sementara penertiban kawasan tersebut bukan kewenangan lembaga adat.
"Kalau terkait dengan tambang emas Gunung Botak, kami tidak terlalu berbicara ke sana karena itu beda porsinya. Kami datang membawa perangkat adat, jadi fokus kami pada dinamika masyarakat dalam pembangunan,” ujarnya
Melalui pertemuan ini, para tokoh adat berharap Pemerintah Provinsi Maluku dapat memperkuat posisi lembaga adat sebagai jembatan strategis antara pemerintah dan masyarakat, sehingga sinergi pembangunan dapat berjalan selaras tanpa mengabaikan hak-hak adat.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....