RRI.CO.ID, Ambon - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Maluku terus memprioritaskan penanganan stunting yang hingga kini masih berada di atas rata-rata nasional. Prevalensi stunting di Maluku tercatat mencapai 28,4 persen atau sekitar 28 dari 100 balita mengalami gangguan pertumbuhan.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku,

Edy Setiawan mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan bersama yang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Karena itu, BKKBN mendorong penguatan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) sebagai salah satu program prioritas.

"Angka stunting menjadi problem yang harus kita atasi bersama. Kami mengajak masyarakat ikut terlibat melalui Gerakan Orang Tua Asuh Anak Stunting," kata Edy.

Menurutnya, berbagai program percepatan penurunan stunting sebenarnya telah berjalan hingga tingkat kecamatan melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting dan Tim Pendamping Keluarga. Namun, upaya tersebut masih menghadapi tantangan karena stunting tidak hanya berkaitan dengan asupan gizi, tetapi juga perilaku hidup masyarakat.

Ia menjelaskan, sanitasi yang buruk dan kebiasaan hidup tidak sehat masih menjadi faktor penyebab stunting di sejumlah wilayah. Karena itu, perubahan perilaku dinilai menjadi kunci penting dalam mendukung keberhasilan intervensi pemerintah.

"Jika sanitasi masih buruk, maka penanganan stunting tidak akan maksimal," ujarnya.

Selain edukasi, pemerintah juga menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi kelompok sasaran 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Program tersebut dikawal tim pendamping keluarga yang memastikan bantuan gizi diterima setiap hari oleh penerima manfaat.

Edy berharap sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan dapat mempercepat penurunan angka stunting di Maluku. Kendati, kualitas generasi mendatang sangat ditentukan oleh keberhasilan penanganan stunting saat ini.