RRI.CO.ID, Saumlaki - Keberadaan Proyek Strategis Nasional LNG Abadi Masela diperkirakan akan menyerap sekitar 12.000 tenaga kerja selama masa konstruksi, dan 800 hingga 1000 tenaga kerja pada masa operasi nanti. Proyek gas abadi terbesar di Indonesia ini baru saja diresmikan Presiden Prabowo Subianto melalui video confrens dari Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (16/7/2026).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyampailan dalam laporannya, meminta operator proyek dapat memprioritaskan tenaga kerja dan pelaku usaha lokal agar investasi tersebut dapat dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat di wilayah setempat. Tenga kerja, kata dia, yang berasal dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya harus menjadi prioritas dalam proses rekrutmen.

"Anak-anak daerah yang sudah kami sekolahkan di akademi migas milik pemerintah akan diprioritaskan bekerja di proyek ini. Selama tenaga kerja lokal tersedia dan memenuhi kompetensi, gunakan mereka terlebih dahulu sebelum merekrut dari Jawa maupun dari Warga Negara Asing,"ujar Bahlil.

Selain tenaga kerja, Bahlil juga meminta pekerjaan yang dapat melibatkan pengusaha lokal di daerah, juga harus diprioritaskan. "Pekerjaan yang bisa dilakukan pengusaha di wilayah ini harus diprioritaskan kepada pengusaha lokal. Daerah harus menjadi subjek pembangunan, bukan hanya objek investasi," kata Bahlil.

Ia juga mengingatkan seluruh proses pengadaan barang dan jasa maupun rekrutmen tenaga kerja harus dilakukan secara profesional dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). "Ingat, ini bukan proyek APBD yang bisa dibagi-bagi. Semua harus profesional. Jangan menggunakan cara-cara lama. Saya tahu ada Tim sukses, dan lain-lain, hindari itu," ucapnya.

Menurut Bahlil, proyek LNG Abadi Masela memiliki nilai investasi sekitar 20,95 miliar dollar AS atau setara hampir Rp390 triliun.

Proyek tersebut mencakup pengeboran 11 sumur pengembangan dan empat sumur lanjutan, pembangunan fasilitas produksi, pelabuhan, dermaga, serta infrastruktur pendukung lainnya.

Lapangan gas itu diproyeksikan menghasilkan 9,5 juta ton LNG per tahun dan sekitar 35.000 barel kondensat per hari untuk meningkatkan produksi migas nasional. Pemerintah juga menetapkan sedikitnya 60 persen produksi gas dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, sedangkan maksimal 40 persen dapat diekspor.

"Gas ini akan dipakai untuk memenuhi kebutuhan domestik, termasuk PLN, PGN, industri pupuk, serta pengembangan industri hilirisasi seperti amonia. Ekspor tetap dilakukan, tetapi prioritas pertama adalah kebutuhan nasional," ujar Bahlil.

Ia menambahkan pemerintah akan mendorong pembangunan industri turunan gas di sekitar proyek untuk menciptakan kawasan pertumbuhan ekonomi baru. "Kalau industrinya dibangun di sini, maka akan tercipta kawasan pertumbuhan ekonomi baru. Yang kita lihat bukan hanya nilai investasinya, tetapi juga multiplier effect melalui kontraktor, pemasok, jasa, hingga kegiatan ekonomi masyarakat," katanya.

Menurut Bahlil, proyek LNG Abadi Masela diperkirakan memberikan penerimaan langsung bagi negara sekitar 37,8 miliar dollar AS, serta penerimaan pajak tidak langsung sekitar 6,43 miliar dollar AS selama masa konstruksi dan operasi. Selain meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, proyek tersebut diproyeksikan meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Maluku dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Proyek ini juga akan menerapkan teknologi carbon capture and storage (CCS) untuk menangkap dan menyimpan emisi karbon dioksida dari proses produksi sebagai bagian dari upaya mendukung transisi energi Dalam kesempatan itu, Bahlil meminta dukungan aparat keamanan untuk menjaga kelancaran pembangunan proyek sekaligus membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat.

"Saya memohon kepada Pangdam, Kapolda, TNI, Polri, dan seluruh aparat keamanan agar proyek ini dijaga dengan baik dan terus berkomunikasi dengan masyarakat. Rakyat adalah aset terpenting negara. Tujuan pembangunan adalah menghadirkan kesejahteraan bagi mereka," ujarnya.

Pada sesi doorstop usai acara, Bahlil kembali menegaskan bahwa kebutuhan gas dalam negeri tetap menjadi prioritas. "Minimal 60 persen untuk domestik dan maksimal 40 persen untuk ekspor. Yang terpenting adalah kebutuhan nasional, seperti PLN, industri pupuk, dan pengembangan hilirisasi, harus terpenuhi terlebih dahulu," katanya.

Ia juga memastikan pemerintah akan menyelesaikan hak-hak masyarakat sesuai ketentuan hukum yang berlaku. "Selama ada dasar hukumnya, saya akan memprioritaskan kepentingan masyarakat. Hak-hak mereka tidak boleh diabaikan," ujar Bahlil.