RRI.CO.ID, Ambon - Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) terus mematangkan strategi untuk memastikan tenaga kerja lokal siap berpartisipasi dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela. Langkah ini dilakukan agar masyarakat Maluku dapat memperoleh manfaat ekonomi yang optimal dari kehadiran proyek tersebut.

Kepala Dinas Nakertrans Provinsi Maluku, M. Rizal Latuconsina mengatakan penyiapan sumber daya manusia (SDM) lokal menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Olehnya itu dibutuhkan kolaborasi lintas sektor agar tenaga kerja Maluku memiliki kompetensi tinggi dan tersertifikasi sesuai kebutuhan industri.

"Pemerintah Provinsi Maluku terus menyusun strategi komprehensif dalam penyiapan tenaga kerja lokal agar memiliki kompetensi dan daya saing yang mumpuni untuk menghadapi peluang kerja dari PSN Blok Masela," ujar Rizal Latuconsina di Ambon.

Sebagai bagian dari strategi itu, Dinas Nakertrans Maluku memperkuat sinergi dengan berbagai lembaga pelatihan kerja, termasuk Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP). Pelatihan vokasi difokuskan pada sektor minyak dan gas serta industri pendukung agar lulusan memiliki keterampilan sesuai standar kebutuhan dunia kerja.

Selain menyiapkan tenaga kerja untuk Blok Masela, Dinas Nakertrans juga memperkuat berbagai pilar pembangunan ketenagakerjaan di Maluku. Upaya tersebut meliputi peningkatan produktivitas, penguatan Hubungan Industrial Pancasila (HIP), serta pengawasan norma ketenagakerjaan dan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

"Kami terus melakukan pembinaan dan pengawasan agar perusahaan-perusahaan di Maluku mematuhi norma ketenagakerjaan serta menerapkan K3 dengan baik, guna memperkecil risiko kecelakaan kerja sekaligus melindungi hak-hak para buruh dan pekerja," kata Rizal.

Melalui berbagai langkah strategis tersebut, Dinas Nakertrans Maluku optimis kualitas tenaga kerja lokal akan terus meningkat seiring berkembangnya sektor industri strategis. Pemerintah daerah juga berharap penyerapan tenaga kerja yang lebih besar mampu menekan angka pengangguran dan kemiskinan secara bertahap di Maluku.