RRI.CO.ID,Ambon-Perubahan regulasi yang semakin dinamis, perkembangan dunia usaha, serta transformasi digital menuntut aparatur sipil negara untuk terus meningkatkan kapasitas diri. Kompetensi yang terus berkembang menjadi modal utama dalam menghadirkan pelayanan hukum yang profesional, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Berangkat dari kebutuhan tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku menggelar Sosialisasi Program Studi Hukum Bisnis Universitas Muhammadiyah Maluku di Aula Pattimura, Kamis 9 Juli 2026, sebagai bagian dari komitmen mendorong pengembangan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Hukum.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, Saiful Sahri, menegaskan bahwa peningkatan kualitas aparatur tidak cukup hanya melalui pengalaman kerja, tetapi juga harus diperkuat dengan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan melalui pendidikan formal maupun berbagai bentuk pembelajaran lainnya.

"ASN dituntut untuk terus belajar dan beradaptasi. Pendidikan bukan sekadar memperoleh gelar akademik, tetapi merupakan investasi jangka panjang dalam membangun profesionalisme, integritas, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat," ujar Saiful.

Menurutnya, birokrasi yang adaptif lahir dari aparatur yang memiliki wawasan luas, kemampuan analitis, serta kepekaan dalam merespons perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Karena itu, budaya lifelong learning harus menjadi bagian dari karakter setiap insan pengayoman.

Sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan kompetensi tersebut, Universitas Muhammadiyah Maluku menghadirkan tim akademisi yang terdiri dari Masri Adam, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Bisnis, didampingi Dr. Atip Lestaluhu, S.H., M.H. serta Sunardianto, S.H., M.H., yang memaparkan berbagai peluang pengembangan akademik melalui Program Studi Hukum Bisnis.

Dalam pemaparannya, tim akademisi menjelaskan bahwa Program Studi Hukum Bisnis dirancang untuk menjawab tantangan perkembangan hukum di era modern melalui penguatan kajian hukum bisnis maritim, investasi, pengembangan UMKM, ekonomi syariah, hingga transformasi digital. Kurikulum tersebut disusun dengan memperhatikan karakteristik Provinsi Maluku sebagai daerah kepulauan sekaligus kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang.

Selain memperkenalkan kurikulum, narasumber juga menjelaskan berbagai kemudahan yang dapat dimanfaatkan oleh aparatur, mulai dari sistem perkuliahan yang fleksibel, biaya pendidikan yang terjangkau, peluang memperoleh beasiswa, hingga metode pembelajaran yang memungkinkan ASN tetap dapat meningkatkan kompetensinya tanpa mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.