RRI.CO.ID, Ambon - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) ESDM mengambil langkah strategis dengan menggandeng akademisi Universitas Pattimura. Langkah ini diwujudkan melalui forum audiensi untuk memperkuat kajian tata kelola Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) di Blok Gunung Botak, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku.

Sinergi lintas sektor ini dilakukan untuk merumuskan arah kebijakan masa depan yang komprehensif bagi pengelolaan tambang di kawasan tersebut.

Direktur Jenderal Gakkum ESDM, Jeffri Huwae, menegaskan, pelibatan pakar lintas disiplin dari Universitas Pattimura bertujuan untuk memberikan dukungan ilmiah (supporting ilmiah) bagi Pemerintah Provinsi Maluku.

"Harapannya agar harmonisasi peran Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah dapat bersinergi sehingga tata kelola usaha pertambangan Gunung Botak memberi kemanfaatan bagi masyarakat tanpa menimbulkan dampak negatif," ujar Jeffri di Ambon Rabu 24 Juni 2026.

Menurut Jeffri, langkah ini merupakan komitmen pemerintah pusat untuk menegakkan prinsip Good Mining Practice. Pendekatan berbasis kajian ilmiah dinilai krusial untuk memetakan dampak dari berbagai aspek, mulai dari hukum, teknis operasional, komersial, ketahanan sosial-budaya, hingga kelestarian lingkungan hidup.

Tantangan Tata Kelola di Gunung Botak

saat ini adalah, pengelolaan pertambangan di Blok Gunung Botak menghadapi tantangan yang kompleks. Operasional di wilayah hulu dikelola oleh pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang memiliki keterbatasan modal dan teknologi. Akibatnya, para penambang rakyat sering kali bergantung pada pihak ketiga.

Kondisi tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip pengelolaan tambang rakyat yang ideal dan berpotensi meningkatkan risiko keselamatan serta pencemaran lingkungan.

"Penguatan pengendalian Pemerintah Daerah terhadap kegiatan pertambangan rakyat menjadi penting. Debgan demikian, harus memastikan pemanfaatan sumber daya mineral agar memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan masyarakat lokal, sekaligus meminimalkan risiko terhadap lingkungan," ucapnya menambahkan.

Integrasi kajian untuk masa depan membutuhkan hasil pemikiran, gagasan, dan telaah kritis dari para akademisi Universitas Pattimura. Sehingga nantinya akan diintegrasikan secara langsung ke dalam dokumen Kajian Efektivitas Pengelolaan Usaha Pertambangan Gunung Botak.

Kementerian ESDM dalam hal ini berkeinginan agar Gunung Botak sebagai aset strategis nasional. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang akan diambil nantinya harus didasarkan pada pertimbangan matang untuk meminimalisir risiko lingkungan, menjaga stabilitas sosial, serta mengamankan pendapatan negara.

Kolaborasi ini diharapkan menjadi rujukan ilmiah yang kredibel bagi pemerintah pusat dalam pengambilan keputusan, demi terwujudnya tata kelola pertambangan yang adil, legal, dan berkelanjutan bagi masyarakat Maluku.