RRI.CO.ID, Ambon - Jumlah hewan kurban di Kota Ambon pada tahun 2026 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Dinas Pertanian Provinsi Maluku mencatat jumlah sapi kurban mencapai 862 ekor atau naik 19 persen dari tahun 2025 sebanyak 727 ekor, sementara kambing meningkat menjadi 820 ekor atau naik 9 persen dari sebelumnya 750 ekor.

Kadis Pertanian Provinsi Maluku melalui Kabid Peternakan, Fahmi M. Yusuf mengatakan peningkatan jumlah hewan kurban dipengaruhi membaiknya daya beli masyarakat. Kondisi ekonomi yang semakin stabil membuat masyarakat lebih mampu berkurban, baik secara pribadi maupun patungan.

“Selain faktor ekonomi, meningkatnya semangat berbagi dan kesadaran berkurban juga menjadi penyebab naiknya jumlah hewan kurban tahun ini,” ujar kabid dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis 21 Mei 2026.

Dijelaskan, untuk memastikan kelayakan hewan kurban, Dinas Pertanian Provinsi Maluku akan melakukan Pengawasan yang dijadwalkan berlangsung pada 22 Mei 2026 di 12 titik pengumpulan ternak sapi dan kambing di Kota Ambon.

Pengawasan ternak sapi dilakukan di kawasan Kate-Kate, Poka, Waelea, Air Kuning, dan Ahuru. Sementara pemeriksaan ternak kambing dilakukan di kawasan Galunggung, Poka Perumnas, Kate-Kate, Ahuru, Waiheru, Kebun Cengkeh, dan Air Kuning.

Fahmi menjelaskan, pemeriksaan dilakukan melalui dua tahapan yakni ante-mortem dan post-mortem. Pemeriksaan ante-mortem dilakukan sebelum penyembelihan untuk memastikan hewan layak dikurbankan, sedangkan post-mortem dilakukan di masjid saat penyembelihan guna memastikan organ dan karkas daging aman dikonsumsi.

“Pemeriksaan post-mortem juga difokuskan untuk mendeteksi adanya cacing hati pada sapi. Langkah tersebut dilakukan agar daging kurban yang dibagikan kepada masyarakat benar-benar sehat dan aman dikonsumsi,” ujarnya menjelaskan.

Dinas Pertanian Maluku pastikan, seluruh hewan yang masuk ke Kota Ambon telah melalui pemeriksaan kesehatan dari daerah asal. Hewan kurban yang didatangkan dari Pulau Seram, Pulau Buru, dan Maluku Barat Daya telah diperiksa lebih awal oleh petugas di masing-masing kabupaten.