RRI.CO.ID, Ambon: Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Solichin Buton berharap Pemprov Maluku dan Pemkot Ambon bisa menindaklajuti kesepakatan bersama terkait pembebasan lahan untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) baru bagi umat Muslim di Kota Ambon. "Keputusannya adalah Pemprov dan Pemkot sepakat patungan anggaran untuk biaya pembebasan lahan. Nah, saya harap itu dieksekusi, jangan berhenti di diskusi semata," kata Solichin di Ambon, Kamis, 2 April 2026

Menurutnya, anggaran yang dibutuhkan untuk pembebasan lahan TPU diperkirakan sebesar Rp6,8 miliar. Untuk pembayaran awal sebesar Rp500 juta. DPRD Maluku tentu mendukung penuh upaya pembebasan lahan yang dilakukan Pemprov-Pemkot. Ia menekankan percepatan koordinasi lintas pemerintah sebagai kunci untuk menuntaskan sisa pembayaran.

"Pemprov dan Pemkot harus duduk bersama. Pembayaran harus diselesaikan melalui mekanisme yang sah, termasuk kemungkinan hibah," ucapnya Selain aspek pembiayaan, DPRD juga menyoroti pentingnya kepastian hukum atas lahan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Maluku diminta memastikan status lahan bebas sengketa guna mencegah persoalan hukum di kemudian hari.

MUI juga didorong aktif membangun komunikasi dengan pemilik lahan, terutama terkait kondisi fiskal pemerintah dan skema pembayaran. "Komunikasi harus dibangun. Skema pembayaran bisa satu tahap atau bertahap, itu perlu dibicarakan secara terbuka," ujarnya

Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Maluku, Ismail Marasabessy, menegaskan urgensi keputusan tertulis agar kesepakatan tidak berubah di tengah jalan. Marasabessy menilai, lemahnya dasar administratif kerap menjadi penyebab berulangnya persoalan serupa.

"Rapat di DPRD tidak boleh hanya jadi monolog. Kita butuh kepastian. Semua yang disepakati, khususnya terkait pembayaran, harus dituangkan dalam keputusan resmi," kata Marasabessy

Dirinya mengingatkan, tanpa dokumen yang mengikat, kesepakatan dalam forum rawan diperdebatkan ulang saat masuk tahap pelaksanaan. "Komitmen di ruang rapat sering tidak bertahan karena tidak ada keputusan resmi. Ini yang harus kita hentikan," tutupnya