RRI.CO.ID, Ambon - Puluhan Sopir dum truck melakukan aksi protes di depan kantor Gubernur Maluku, Senin 9 Februari 2026.  

Mereka menolak penutupan tambang Galian C yang tersebar di beberapa wilayah di Kota Ambon. Aksi mereka di kawal personel polisi dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Maluku.  

Menurut mereka kebijakan menutup operasi Galian C di Kota Ambon, berdampak langsung pada mata pencaharian mereka. 

Salah satu supir truk, Steward Tuwatanassy, mengaku sejak seluruh tambang  Galian C di Kota Ambon ditutup pada Jumat lalu, para supir tidak lagi bisa beroperasi hingga saat ini. 

"Ini penutupan semua tambang yang ada di Kota Ambon. Ini soal kehidupan Katong (kita), soal perut. Katong sudah kurang lebih tiga hari seng (tidak) beroperasi,”teriaknya mewakili massa aksi. 

Menurutnya, kebijakan Pemerintah Provinsi ini tidak hanya dirasakan oleh supir Dump Truk, tetapi juga pekerja bangunan dan sektor lainnya yang bergantung pada material pasir dan batu. 

“Beberapa hari ini material ditanya terus. Pekerja bangunan juga terdampak karena bahan bangunan susah di dapat. Kami Menolak tegas penutupan total usaha galian batuan, karena sektor ini merupakan sumber kehidupan utama ribuan sopir, buruh, dan keluarga mereka. Kebijakan ini sama saja dengan memutus  perut rakyat,"kesalnya.  

Massa aksi juga mendesak pemerintah untuk menata dan mengawasi, bukan mematikan usaha rakyat. Negara seharusnya hadir untuk membimbing, mengayomi, dan melindungi, bukan justru menambah angka pengangguran dan kemiskinan. 

Selain itu, pendemo mendorong legalisasi dan pembinaan usaha galian batuan, agar berjalan sesuai aturan, ramah lingkungan, serta mampu berkontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Untuk itu, kami mendesak Pemerintah Provinsi Maluku dan ESDM mempertimbangkan efek domino dari kebijakan penutupan galian batuan, yang berdampak langsung pada sopir, buruh, pedagang kecil, hingga terhentinya aktivitas pembangunan. 

"Tanpa pasir, batu, semen, dan besi, tidak akan ada pembangunan. Infrastruktur tidak mungkin berdiri jika bahan dasar bangunan dimatikan oleh kebijakan sepihak," teriak massa aksi dengan ramai.   

Para supir ini juga meminta pemerintah memberikan kelonggaran sementara, setidaknya sampai keputusan resmi dijalankan secara matang.  

“Kalau kebijakan ini belum turun, kasih kesempatan buat Katong dolo sambil menunggu keputusan itu. Biar Katong bisa lanjut kerja. Kalau seng (tidak) Katong mau makan apa? Kalau Katong lapar pasti, pasti Katong baribut ," harap mereka. 

Setelah tak lama berunjuk rassa, massa aksi langsung ditemui Kasrul Selang. Ia mengatakan, tuntutan massa aksi ini sangatlah berat jika diambil keputusan secara langsung. Kehati-hatian dalam mengambil keputusan perlu dilakukan.  

"Tuntutan kalian semua akan kita tindaklanjuti. Dan akan kita  panggil pihak-pihak terkait untuk membahas permasalahan ini secara bersama-sama," ujar Kasrul.