Mobilitas Antar pulau Jadi Tantangan Pengendalian Malaria di Maluku

RRI.CO.ID, Ambon - Karakter geografis Maluku sebagai wilayah kepulauan menjadi salah satu tantangan dalam upaya mempercepat eliminasi malaria. Sebaran permukiman di banyak pulau, jarak antar daerah dan keterbatasan akses layanan kesehatan membuat kebutuhan intervensi malaria berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.

Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku Novalius Siloam Leatemia mengatakan, risiko malaria di Maluku tidak seragam karena dipengaruhi kondisi geografis, lingkungan, mobilitas penduduk dan kapasitas layanan kesehatan. Karena itu, pendekatan penanggulangan malaria perlu disesuaikan dengan tingkat risiko dan kebutuhan masing-masing wilayah.

Menurut Novalius, mobilitas antar pulau menjadi faktor penting dalam pengendalian karena pergerakan penduduk dapat membawa risiko penularan dari satu wilayah ke wilayah lain. Pelabuhan dan jalur transportasi juga perlu mendapat perhatian sebagai titik strategis dalam upaya pengawasan dan pengendalian kasus malaria.

Selain mobilitas, kondisi ekologis Maluku yang beragam turut memengaruhi keberadaan kasus malaria dan kebutuhan intervensi di lapangan. Keterbatasan tenaga kesehatan, logistik, transportasi serta akses diagnosis dan pengobatan di wilayah sulit dijangkau juga membutuhkan pola pelayanan yang berbeda.

Novalius menjelaskan, pendekatan pengendalian malaria perlu bergeser dari transmission-based programming menuju risk-based programming. Artinya, program tidak hanya berfokus pada lokasi ditemukannya kasus, tetapi juga mengidentifikasi wilayah dan populasi yang memiliki potensi risiko muncul atau meningkatnya penularan.

Pendekatan berbasis risiko tersebut dinilai penting untuk memastikan sumber daya ditempatkan sesuai kebutuhan dan tingkat risiko setiap wilayah. Menjelang eliminasi, penguatan surveilans, penemuan kasus secara terarah dan respons cepat di wilayah berisiko menjadi prioritas, sementara setelah eliminasi kewaspadaan terhadap kasus impor dan pemantauan mobilitas harus tetap dipertahankan.