RRI.CO.ID, Ambon - Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) strategis guna mempercepat penanganan dua isu krusial daerah, yakni stunting dan kemiskinan. Kegiatan yang diinisiasi langsung oleh Bupati SBB ini dihadiri oleh Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Ketua TP PKK, pimpinan OPD bersama Sekretaris Dinas dan Kasubag Perencanaan, para Camat, serta pimpinan Puskesmas se-Kabupaten SBB.

Dalam arahannya, Bupati SBB Asri Arman menegaskan, stunting dan kemiskinan merupakan persoalan strategis yang saling berkaitan sehingga membutuhkan kerja sama lintas sektor. Menurutnya, seluruh perangkat daerah harus meninggalkan pola kerja sektoral dan membangun kolaborasi yang lebih terintegrasi agar program yang dijalankan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Penanganan stunting dan kemiskinan tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Dibutuhkan sinergi seluruh OPD, pemerintah desa, tenaga kesehatan, serta dukungan masyarakat agar target penurunan kedua persoalan ini dapat tercapai,” ujar Bupati dalam rakor tersebut.

Salah satu sorotan utama dalam rapat adalah belum optimalnya validitas data lintas sektor di Kabupaten SBB. Perbedaan data antar-OPD masih menjadi tantangan dalam penyusunan kebijakan yang tepat sasaran. Padahal, tingginya angka kemiskinan memiliki dampak langsung terhadap kualitas gizi keluarga, terutama bagi ibu hamil dan anak balita.

Rakor juga menggarisbawahi bahwa stunting bukan semata persoalan kesehatan, melainkan masalah multidimensi yang berkaitan dengan sanitasi, pendidikan, pola asuh, serta akses pelayanan dasar. Pemerintah daerah masih menghadapi berbagai kendala di lapangan, mulai dari keterbatasan akses air bersih, rendahnya edukasi gizi, hingga kondisi ekonomi masyarakat yang belum merata.

Sementara itu, Sekretaris Daerah SBB menambahkan bahwa sinkronisasi data menjadi langkah penting dalam memastikan seluruh program intervensi berjalan efektif. Menurutnya, data yang akurat akan membantu pemerintah menentukan prioritas penanganan dan memastikan bantuan yang diberikan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah menyepakati sejumlah strategi penting, antara lain validasi dan sinkronisasi data stunting dan kemiskinan, penguatan intervensi spesifik dan sensitif secara terpadu, serta optimalisasi peran desa melalui pemanfaatan dana desa dan kader Posyandu. Selain itu, implementasi Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu akan menjadi salah satu instrumen utama dalam mendukung upaya percepatan penanganan kedua persoalan tersebut.

Menutup rakor, Bupati SBB mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat komitmen dalam menurunkan angka stunting dan kemiskinan di Bumi Saka Mese Nusa. Ia menegaskan bahwa keberhasilan program ini merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan generasi daerah, sehingga seluruh hasil kesepakatan rapat harus segera ditindaklanjuti melalui aksi nyata yang terukur dan berkelanjutan di lapangan.