RRI.CO.ID, Ambon - Universitas Pattimura (Unpatti) mendorong pendekatan berbasis data dalam merumuskan strategi penanggulangan kemiskinan di Provinsi Maluku. Hal ini disampaikan Wakil Rektor Bidang Akademik, Dominggus Malle, saat membuka kuliah umum yang digelar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpatti di Aula Rektorat.

Wakil Rektor menyoroti karakteristik Maluku sebagai wilayah kepulauan dengan dominasi perairan. Namun kondisi tersebut dinilai belum sepenuhnya diimbangi dengan alokasi anggaran pembangunan yang proporsional.

Ia menegaskan bahwa persoalan kemiskinan di Maluku tidak bisa disamakan dengan daerah lain di Indonesia. Keterbatasan akses, distribusi sumber daya, serta konektivitas antarwilayah menjadi tantangan utama pemerataan kesejahteraan.

"Isu kemiskinan harus dilihat secara komprehensif, tidak hanya dari angka statistik semata. Realitas sosial masyarakat juga perlu menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran," ujarnya.

Sebagian masyarakat, lanjutnya, telah memiliki akses terhadap teknologi dan aset dasar, namun belum diikuti dengan peningkatan produktivitas dan akses pasar yang memadai. Olehnya itu, diperlukan kebijakan yang lebih kontekstual dengan memperkuat sektor pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial yang adaptif.

Sementara itu, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpatti, Teddy Christianto Leasiwal menilai kegiatan ini sebagai momentum penting penguatan peran akademisi. Ia menegaskan kontribusi kampus sangat dibutuhkan dalam pembangunan daerah.

Ia juga menyoroti tingkat kemiskinan di Maluku yang masih berada di atas rata-rata nasional. Kondisi tersebut terutama terkonsentrasi di wilayah kepulauan dan daerah terpencil.

"Kesenjangan antarwilayah menjadi tantangan serius, khususnya di kabupaten dengan tingkat kemiskinan tinggi. Selain itu, keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti listrik, air bersih, pendidikan, dan kesehatan masih menjadi persoalan utama," tuturnya.

Menurutnya, kondisi geografis kepulauan membuat Maluku rentan terhadap perubahan iklim dan bencana alam. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan perlindungan sosial yang adaptif dan mampu mengantisipasi risiko.

Ia berharap program pemerintah tidak hanya bersifat responsif, tetapi juga preventif bagi masyarakat pesisir dan wilayah terpencil sehingga upaya pengentasan kemiskinan dapat berjalan berkelanjutan. Dekan pun mengajak seluruh sivitas akademika berperan aktif melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dengan harapan kontribusi keilmuan dapat menghadirkan solusi nyata bagi Maluku.