Pejabat Eselon II Belum Dilantik, Gubernur Hendrik Bilang Bagini

KBRN, Ambon: Isu pelantikan pejabat Eselon II di Pemerintah Provinsi Maluku kembali mencuat. Meski proses seleksi untuk jabatan JPT Pratama sudah dilakukan sejak beberapa bulan lalu, hingga kini Pemprov belum mengumumkan tanggal pasti untuk pelantikan.

Menanggapi itu, Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa mengatakan, hingga kini, Pemprov masih terus memastikan agar seluruh tahapan tetap mengikuti aturan dan mempertimbangkan berbagai aspek objektif.

"Kami tidak dalam posisi terburu-buru. Uji kompetensi hanya salah satu aspek, masih ada aspek lain yang harus dipertimbangkan. Prosesnya berjalan normal dan terukur," kata Gubernur Hendrik di Kantor DPRD Maluku, Rabu (19/11/2025).

Menurutnya, proses evaluasi, promosi, atau mutasi pejabat eselon II dilakukan tidak secara terburu-buru. Ia bahkan menepis isu adanya “titipan pejabat” dalam proses tersebut. Pemerintah meminta media untuk menjalankan jurnalisme investigatif dan tidak terpengaruh informasi hoax yang beredar.

"Informasi soal titipan itu tidak benar. Tolong teman-teman media juga jangan ikut menggoreng hoaks harus punya investigatif Jurnalis untuk membantu memberikan informasi yang benar kepada masyarakat," ucapnya

Ketua DPD Partai Gerindra Maluku itu menyatakan, Pemprov Maluku sementara mendapat beberapa masukan dari BKN sehingga pelantikan eselon II tak terburu buru. “BKN juga ada menyurati ke kita terkait dengan sejumlah hal sehingga kita tidak mau buru buru,"kata Hendrik menutup obrolannya

Sekadar tahu, penataan birokrasi Pemprov Maluku, khususnya pengisian jabafan JPT Pratama yang telah lama kosong, sebelumnya menjadi sorotan.

Keterlambatan pelantikan dinilai dapat mempengaruhi efektivitas layanan publik, apalagi sejak dilantik pada Februari 2025 lalu, Gubernur Hendrik Lewerissa dan Wakil Gubernur Abdullah Vanath belum melakukan perombakan birokrasi secara definitif.