RRI.CO.ID, Ambon - Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) terus melakukan langkah signifikan dalam menata dan menertibkan kawasan pusat perdagangan Mardika. Langkah ini diambil guna menciptakan lingkungan pasar yang lebih tertib, nyaman, bersih, serta untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kepala Disperindag Provinsi Maluku, Jais Elly, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan rapat koordinasi lanjutan lintas sektor untuk memastikan penataan berjalan sesuai rencana.

"Fokus kami saat ini adalah pembagian tugas yang jelas. Satpol PP dan Dinas Perhubungan fokus pada penertiban, sementara Disperindag bersama Dinas Lingkungan Hidup menangani pembersihan dan penataan kawasan secara langsung," ujar Jais Elly dalam dialog Halo RRI pada Senin, 6 April 2026

Pemerintah Provinsi Maluku juga terus mendorong pemanfaatan Gedung Baru Pasar Mardika yang memiliki kapasitas hingga 1.700 pedagang. Surat edaran telah dikeluarkan untuk mengimbau masyarakat agar berbelanja di gedung tersebut demi faktor keamanan dan kenyamanan.

Namun, Jais mengakui masih ada tantangan di lapangan, terutama terkait proses relokasi bagi pedagang yang belum mendapatkan tempat. Selain itu, muncul keluhan dari pedagang mengenai biaya sewa kios yang dianggap tinggi serta isu transparansi dalam pengelolaan retribusi.

Menanggapi isu beban biaya yang dikeluhkan pedagang, Jais Elly menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku tidak menarik kontribusi tambahan di luar ketentuan yang berlaku. Ia justru menyoroti adanya praktik pungutan liar (pungli) yang masih terjadi di kawasan pasar.

"Pemerintah Provinsi menegaskan tidak ada kontribusi yang ditarik dari pedagang secara tidak resmi. Masalah pungutan liar ini perlu kita sikapi bersama agar tidak membebani para pedagang," ujarnya.

Pemerintah berharap dengan adanya promosi gedung baru dan penertiban yang konsisten, Pasar Mardika dapat bertransformasi menjadi pusat ekonomi yang lebih modern dan transparan bagi warga Kota Ambon.